Refleksi Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas: Menjembatani Akses Kerja dan Pengelolaannya


5
5 points

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1.

Ibu Wuri Handayani: Jalan Terjal Dedikasi Menjadi Seorang Pendidik Dengan Disabilitas

Beraktivitas dalam kondisi keterbatasan tidak membuat Wuri Handayani, S.E., Ak., M.Si., M.A., Ph.D menyerah untuk memperjuangkan cita-citanya sebagai seorang pendidik. Meski sebagai penyandang disabilitas, tak patah arang, setelah ditolak untuk melanjutkan studi S1-nya di jurusan Farmasi Universitas Airlangga, Ibu Wuri mantap memilih jurusan Akuntasi sebagai bidang baru yang akan digelutinya. Ibu Wuri ingin menjadi seorang pendidik. Semasa ia berkuliah di Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga pun, beliau juga menjadi tutor privat di salah satu lembaga bimbingan belajar di Surabaya. Terinspirasi dari karir sang ayah sebagai seorang guru, inilah perjalanan Ibu Wuri untuk akhirnya dapat diterima sebagai seorang dosen di berbagai universitas di Indonesia. 

Pertama kali Ibu Wuri melamar untuk menjadi seorang dosen di almamaternya, beliau ditolak karena pada saat itu Universitas Airlangga belum memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas. Pada tahun berikutnya, beliau kembali mengikuti proses rekrutmen dosen dan kembali ditolak dengan alasan yang sama. Ibu Wuri mengalami penolakan tersebut secara terus menerus selama enam kali beliau mencoba mengikuti proses rekrutmen dosen. Penolakan tersebut tidak hanya terjadi ketika beliau mendaftar sebagai calon dosen, tetapi juga ketika beliau melamar sebagai PNS untuk posisi tenaga akuntan di Pemerintah Kota Surabaya. Alasannya? Ibu Wuri dianggap tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. 

Geram, Ibu Wuri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Berbekal surat penolakan tersebut, Ibu Wuri sangat mempermasalahkan pernyataan pada surat tersebut yang menginterpretasikan bahwa penyandang disabilitas kemudian berarti tidak sehat jasmani dan rohani. Tahun 2009, Ibu Wuri akhirnya memenangkan gugatan tersebut.[1] Gugatan tersebut sampai pada tahap kasasi. Beliau menyatakan bahwa kemenangan tersebut bukan untuk dirinya, melainkan untuk para penyandang disabilitas lain yang juga ingin memperjuangkan kesetaraannya sebagai seorang manusia dan warga negara.

Separah Apakah Realita Kehidupan Penyandang Disabilitas di Indonesia?

Saat menempuh pendidikan doktoral di Inggris, Ibu Wuri bercerita bahwa beliau bertemu dengan banyak sekali sivitas akademika yang juga menyandang disabilitas. Berdasarkan interview yang dilakukan pihak duniadosen.com pada awal 2019 lalu, Ibu Wuri berkata,”Ada dosen buta yang mengajar saya. Ada juga visiting professor yang tuli. Semua itu membuat saya sadar bahwa tidak ada yang tidak mungkin”.[2] Karena pendidikan doktoral yang Ibu Wuri ambil merupakan beasiswa dari World Bank, maka ada skema perjanjian yang mengharuskan Ibu Wuri untuk kembali ke Indonesia untuk mengajar dan melakukan riset. Dari beberapa mitra universitas, Ibu Wuri kemudian mengajar dan melakukan riset di Universitas Gadjah Mada. Saat, proses rekrutmen dosen di UGM, Ibu Wuri berkesempatan untuk mengajar di University Malaysia Perlis selama sekitar 2 tahun. 

Dari wawancara yang sama, Ibu Wuri menyatakan bahwa UGM sudah cukup ramah terhadap penyandang disabilitas. Tidak hanya tenaga pendidik, namun kesempatan untuk menjadi mahasiswa juga sudah dibuka. Meski belum 100 persen, namun fasilitas dan sistem yang ada terus dikembangkan. Misalnya, kini sudah ada toilet khusus penyandang disabilitas. Kini juga sudah ada unit kegiatan yang memperhatikan isu disabilitas. Tidak berhenti disini, Ibu Wuri bersama dengan D’Care, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Surabaya yang memperjuangkan isu disabilitas terus melakukan berbagai kegiatan advokasi untuk memperluas pemahaman masyarakat umum, pemerintah, dan berbagai instansi yang membutuhkan tenaga kerja bahwa kesetaraan penyandang disabilitas itu penting adanya. 

Apa yang salah dengan sistem di negara kita? Padahal UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 11 menyatakan bahwa hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk:[3]

  1. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
  2. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
  3. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
  4. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
  5. mendapatkan program kembali bekerja;
  6. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
  7. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
  8. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. 

Dari tiga tahun UU ini disahkan, masih banyak sekali pekerjaan rumah yang pemerintah RI harus kerjakan. Dari pekerjakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta, masih banyak kasus dimana pelamar didiskualifikasi karena penyandang disabilitas. Serupa dengan Ibu Wuri, kasus Drg. Romi Syofpa, seorang dokter gigi yang dinyatakan tidak lulus sebagai CPNS 2018 oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani.[4] Drg. Romi kini masih mengupayakan haknya melalui jalur hukum dengan gugatan yang telah diajukannya ke PTUN Solok Selatan. Belum lagi jika membahas isu fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas yang masih banyak membutuhkan perbaikan dan perhatian penuh dari Pemerintah. Padahal jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia semakin bertambah.

Sumber Gambar: Kompas.com[5]

Berdasarkan data Susenas yang dikaji oleh oleh Kemenkes RI, dari tahun 2003 hingga tahun 2012, terjadi peningkatan sebesar 2,45 persen untuk penduduk penyandang disabilitas di Indonesia. Pada tahun 2012 hingga tahun 2013, jumlah populasi warga negara Indonesia ada di kisaran 249 juta jiwa. Maka paling tidak, terdapat lebih dari 6 juta jiwa penduduk penyandang disabilitas yang ada di Indonesia yang saat ini sedang memperjuangkan hak hidupnya. Pada kenyataannya, data yang penulis temukan di Badan Litbangkes Kemenkes RI menunjukkan bahwa 56,6 persen dari kelompok umur penduduk penyandang disabilitas di Indonesia ada di usia produktif. 47,5 persen diantaranya tidak tamat SD. 29,2 persen dari jiwa penduduk penyandang disabilitas yang ada di Indonesia tidak bekerja dan kebanyakan dari yang bekerja berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh, atau wiraswasta. Dan, penduduk penyandang disabilitas lebih banyak tinggal di perdesaan. 

Sumber Gambar 5: BPS dilansir dari Kemenkes RI. [6]

Sumber Gambar 19: Badan Litbangkes, Kemenkes RI.[7]

Bicara Tentang Diskriminasi

Diskriminasi merupakan kenyataan yang tidak terelakkan ketika pembahasan mengenai penyandang disabilitas muncul. Sikap tertentu dari pihak pemerintah, pihak yang membutukan tenaga kerja, atau bahkan perorangan yang memberikan perlakuan berbeda terhadap penyandang disabilitas adalah tindakan diskriminasi langsung yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk penyandang disabilitas di Indonesia. Dapat bekerja sebagaimana mestinya sistem sosial yang sudah terbentuk adalah anggapan masyarakat umum tentang ‘normalitas’. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas dianggap berkebutuhan khusus karena tidak dapat berkomunikasi atau beraktifitas layaknya orang normal. Pengaruhnya, persepsi tentang pendidikan yang disamaratakan dengan keterampilan tidak sesuai. Padahal banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan diatas rata-rata meskipun tidak mengenyam pendidikan yang sama tingginya dengan calon pegawai tanpa disabilitas. 

  • Contoh Bentuk Diskriminasi

Calon/ Pegawai Dengan Disabilitas

Calon/ Pegawai Tanpa Disabilitas

Dianggap berkebutuhan khusus dan tidak kompeten untuk melakukan pekerjaan.

Memiliki kompetensi ketenagakerjaan yang lebih efektif dan produktif. 

Syarat minimal tenaga kerja yang digeneralisasi dari pendidikan dan bukan keterampilan.

Pendidikan dapat merefleksikan terampilan untuk melamar kerja. 

Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja. 

Dapat berkomunikasi dengan normal. Tidak perlu proses adaptasi khusus untuk berkomunikasi. 

Padahal sebagai individu manusia, kita diberikan pemahaman bahwa setiap orang terlahir dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jika calon pegawai tanpa disabilitas dapat mengikuti sistem sosial tanpa adanya perlakukan khusus, maka sebenarnya, untuk menunjang potensi calon pegawai dengan disabilitas, usaha untuk memfasilitasi pemberian kerja kepada para penyandang disabilitas melalui usaha yang terkoordinasi adalah sepadan. Dengan memperhitungkan kebutuhan individu (perorangan) dan pemberi kerja (perusahaan dan pemerintah), lingkungan kerja, dan tanggung jawab hukum, peluang untuk melaksanakan pengelolaan atas pekerja penyandang disabilitas akan sangat besar. Namun apa yang masih menjadi kendala kerjasama positif antara pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja dan organisasi para penyandang disabilitas?

  • Kelebihan dan Kekurangan

Calon/ Pegawai Dengan Disabilitas

Calon/ Pegawai Tanpa Disabilitas

Cenderung tekun dan memiliki loyalitas tinggi pada pekerjaan. 

Cenderung self-oriented dan realistis di dalam dunia kerja. 

Motivasi yang tinggi membawa dampak positif untuk lingkungan kerja. 

Dapat mengikuti proses rekrutmen kerja sesuai dengan sistem pada umumnya. 

Memiliki keterbatasan dalam melakukan pekerjaan tertentu.

Tidak memiliki kebutuhan khusus dalam bekerja. 

Membenahi Persepsi dan Sistem Pada Proses Rekrutmen Tenaga Kerja

  • Persiapan Proses Rekrutmen: Sudut Pandang Organisasi Pengusaha

Guna menegakkan prinsip non-diskriminasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh organisasi pengusaha. Pertama, membuat pernyataan tentang komitmen atas kesetaraan kesempataan dalam proses perekrutan. Misalnya menyelipkan pernyataan tersebut di dalam iklan lowongan kerja organisasi pengusaha. Kedua, memastikan bahwa proses perekrutan telah disesuaikan dengan kebutuhkan pihak pengusaha dan kemampuan calon pegawai penyandang disabilitas. Untuk dapat melakukan hal ini, pihak pengusaha dapat berkonsultasi dengan serikat pekerja, organisasi para penyandang disabilitas, atau bahkan penyedia jasa tenaga kerja untuk penyandang disabilitas. Ketiga, tes pra-pekerjaan dan kriteria rekrutmen harus difokuskan pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan-kemampuan khusus yang dianggap penting untuk posisi pekerjaan yang dilamar. Keempat, organisasi pengusaha dapat mengadakan orientasi perusahaan terkait lingkungan kerja, deskripsi pekerjaan, dan informasi penting lain untuk para pekerja disabilitas. Kelima, dukung supervisi pekerjaan untuk mengukur kemampuan dan kapasitas kerja. Keenam, tinjau kembali proses perekrutan yang sudah dilakukan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perekrutan tersebut dapat diakses oleh penyandang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas yang berbeda.[8]

  • Promosi Strategi Pengelolaan Pekerjaan Pada Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah

Pertukaran informasi dan pelatihan kerja sangat dapat diupayakan pemerintah pusat untuk memberdayakan pengelolaan penyandang disabilitas di tempat kerja. Melalui badan pemerintah yang berkepentingan, pemerintah dapat memberikan fasilitas dan dukungan kepada kelompok organisasi pengusaha, organisasi para penyandang disabilitas, lembaga tenaga ahli yang berkompetensi lainnya. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016, pemerintah wajib membentuk Komnas Disabilitas guna memastikan bahwa penduduk penyandang disabilitas di Indonesia memiliki wadah dan rumah untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya. Komnas Disabilitas juga dapat berfungsi sebagai agen supervisi untuk menegakkan UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 53, yaitu:[9]

  1. Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, wajib memperkerjakan paling sedikit 2% dari jumlah pegawai atau pekerja;
  2. Perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

Sumber Gambar: Tirto.id.[10]

  • Literasi Ketenagakerjaan Pagi Para Penyandang Disabilitas

Tidak dapat dipungkiri bahwa memang masih banyak yang harus dibenahi untuk meningkatkan pengelolaan penyandang disabilitas di tempat kerja. Bahkan peraturan pemerintah terkait UU No. 8 Tahun 2016 pun masih belum banyak dilaksanakan. Para penyandang disabilitas memang tidak bisa sepenuhnya bersandar kepada pemerintah dan para organisasi pengusaha. Apa langkah realistis yang dapat dilakukan? Pertama, para penyandang disabilitas dapat mencoba mencari informasi mengenai penyedia kerja inklusi di Indonesia. Misalnya, melalui kerjabilitas.com.[11] Tidak hanya sebagai sumber informasi, kerjabilitas.com juga merupakan situs jaringan karir pertama khusus untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Kedua, para penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh berbagai pusat pelatihan kerja dan yayasan. Selain keterampilan, para penyandang disabilitas dapat memperluas jaringan dalam mengembangkan potensi karir. 

Sumber Gambar: Tirto.id.[12]

Saat melamar pekerjaan, penyandang disabilitas disarankan untuk terbuka dengan kondisinya saat akan melamar. Dilansir dari thegurdian.com, dikatakan saat pelamar terbuka pada kondisinya maka pelamar dapat fokus untuk mengungkapkan kemampuan yang dimiliki.[13] Pelamar juga disarankan untuk mempelajari aturan atau hukum yang berlaku di tempat dia melamar pekerjaan. Biasanya penyandang disabilitas mendapat perlindungan hukum dalam proses melamar pekerjaan. 

  • Menjalankan Proses Rekrutmen: Sudut Pandang Organisasi Pengusaha

Dikutip dari Medium.com ada beberapa tips untuk menghindari diskriminasi untuk penyandang disabilitas bagi perusahaan dalam proses rekrutmen, yaitu:[14]

1. Gunakan catatan atau panduan dalam wawancara

Panduan dalam wawancara dapat membantu pewawancara agar konsisten dalam proses wawancara kepada semua pelamar pekerjaan. Artinya isi materi pertanyaan dalam wawancara akan sama untuk semua pelamar. Jika materi wawancara konsisten dan hampir sama maka semakin kecil kemungkinan untuk pewawancara melakukan diskriminasi kepada pelamar. Dengan adanya panduan juga dapat menjadi bantuan bagi pewawancara untuk menghindari  pertanyaan yang personal dan sensitif bagi pelamar.

2. Hindari pertanyaan yang personal dan sensitif

Dalam pembuatan pertanyaan saat wawancara ada pertanyaan yang ilegal secara hukum dan ada juga pertanyaan yang tidak ilegal namun tidak disarankan untuk ditanyakan karena sifatnya yang sensitif. Untuk pertanyaan yang kurang tepat untuk ditanyakan contohnya seperti pertanyaan yang menyangkut status pernikahan, jenis kelamin, agama, dan ras. Saat membuat pertanyaan pewawancara seharusnya hanya menanyakan hal-hal yang relevan terhadap posisi pekerjaan yang ditawarkan. 

3. Gunakan blind CV policy

Di Inggris ada peraturan bagi perusahaan untuk menggunakan sistem blind CV di mana CV yang dikirimkan ke perusahaan hanya memuat hal-hal yang relevan terhadap posisi pekerjaan yang ditawarkan. Contohnya seperti pengalaman kerja, kemampuan yang dimiliki, atau Pendidikan yang pernah ditempuh. Blind CV policy melarang pemuatan hal-hal yang personal dan tidak relevan seperti umur, jenis kelamin, kota kelahiran, status pernikahan, atau foto pelamar. Aturan ini dibuat agar dapat mengurangi bias pada proses pemilihan yang berdasarkan dokumen CV. Banyak kasus di mana saat membaca CV perusahaan hanya melihat hal yang tidak relevan seperti yang di atas. Dengan tidak dimuatnya hal-hal yang personal maka perusahaan dapat fokus untuk menyeleksi pelamar berdasarkan merit atau kemampuan mereka bukan dari status personal mereka.

4. Gunakan panel interview method

Panel interview method adalah metode wawancara di mana saat proses terdapat panel of interviewer. Panel of interviewer bisa diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan juga bisa dari internal perusahaan atau dari pihak ketiga misalnya seorang konsultan. Dengan menggunakan panel karena jumlah pewawancara lebih dari satu maka personal bias yang terjadi akan sangat minim. Dengan panel pewawancara maka proses wawancara juga akan lebih terbuka dan jelas. 

5. Dokumentasi seluruh proses rekrutmen

Dokumentasi proses rekrutmen sangat penting karena dengan adanya dokumentasi proses rekrutmen akan menjadi lebih transparan. Perusahaan juga dapat menggunakan dokumentasi ini jika ada pelamar yang menuntut karena merasa didiskriminasi. Dengan adanya dokumentasi ini maka akan ada bukti bahwa proses rekrutmen dijalankan sesuai prosedur yang tidak ada diskriminasi.

Bicara Tentang Keuntungan Organisasi Pengusaha Bermitra Untuk Memberikan Pelayan Disabilitas

Mengikutsertakan penyandang disabilitas di dalam dunia kerja memang membutuhkan pertimbangan dan perencanaan khusus. Namun, juga banyak sekali keuntungan untuk organisasi pengusaha ketika mereka berhasil mengelola proses ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas. Dilansir dari disabilitycampaign.org, di Amerika Serikat, kebanyakan perusahaan yang merekrut penyandang disabilitas melaporkan hasil kerja karyawan dengan kualitas yang sangat tinggi.[15] Merekrut penyandang disabilitas dapat meningkatkan moralitas pekerjaan dan kultur perusahaan. Beberapa dampak baiknya adalah peningkatan produktivitas perusahaan, mengurangi turnover karyawan, dan citra baik perusahaan,  Komunitas disabilitas juga merepresentasikan segmen pasar yang dapat memperluas pasar konsumen dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Praktik Sukses Negara Lain: India dan Upaya Mendorong Produktivitas Para Penyandang Disabilitas Muda 

Sumber Gambar: International Labor Organization.[16]

Indonesia dapat belajar dari India yang sedikit demi sedikit telah berhasil mengembangkan sistem ketenagakerjaan berkelanjutan untuk penyandang disabilitas. TCS (Tata Consultancy Service) Maitree merintis ACTC (Advances Computer Training Centre), sebuah program khusus bagi penyandang disabilitas penglihatan untuk dapat memiliki kompetensi kerja dibidang pelayanan infrastruktur, manajemen pelayaan dan internal IT, Business Process Outsourcing (BPO), dan riset komputasi. Berawal dari kelas pelatihan kecil di Mumbai dan Bangalore, TCS Maitree kini sukses mengirim lebih dari 400 orang anak-anak didiknya ke berbagai perusahaan multinasional di India. Salah satu aspek penting yang membuat rancangan program ACTC ini berhasil diterapkan oleh TCS Maitree adalah ragam ilmu pendidikan yang tidak hanya terfokus pada pelatihan keterampilan teknis tetapi juga kemampuan interpersonal seperti kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan berbisnis, dan kemampuan berkomunikasi. Program tersebut berjalan bukan tanpa tantangan. Das Gupta, ahli diversitas dan inklusi di TCS menyatakan bahwa, “disabilitas membawa serta stigma sosial di India dan sebagai hasilnya hanya sedikit sekali pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas.” Untuk itu, melalui ACTC, TCS berusaha membawa angin perubahan bagi para penyandang disabilitas penglihatan berbakat di India.[17]

Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari praktik sukses diatas. Sebagai negara yang sama-sama memiliki jumlah populasi yang tinggi, perlu sekali untuk ditingkatkan akses komunikasi yang nyata antara penyedia tenaga kerja inklusi dan pemberi kerja. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan yang lebih dari sekedar pernyataan undang-undang. Akses publik untuk penyandang disabilitas fisik, promosi untuk menyuarakan hak bekerja 1 persen dan 2 persen, pembentukan Komnas Disabilitas, dan dukungan terhadap para aktivis dan pegiat pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas juga harus diberikan. Dengan demikian, para pemberi kerja (organisasi pengusaha) dapat mulai beradaptasi terkait skema proses rekrutmen calon pegawai dengan disabilitas dan mempelajari pola pengelolaannya. Jalan masih panjang. Namun, optimisme harus tetap dipegang. 

Ferdiansyah

Joseph Suryo Baskoro

Kapitania Widya Imaniar

Khalifah Nurjannah

Mutiara Cahyaningrum

Sucha Dina Amalia

Umar Abdul Aziz

[1]Redaksi, ‘Wuri Handayani: Dosen Penyandang Disabilitas yang Menginspirasi’, DUNIADOSEN.com, 18 February 2019, viewed on 19 September 2019, .

[2]Ibid. 

[3]Situs Resmi BPK RI, UU No. 8 Tahun 2016, viewed on 19 September 2019.

[4]N. Marni, ‘Kisah Drg. Romi, Penyandang DIsabilitas yang Gagal Jadi PNS’, GATRA, 27 Juli 2019, viewed on 19 September 2019, <“>https://www.gatra.com/detail/news/433009/millennials/kisah-drg-romi-penyandang-disabilitas-yang-gagal-jadi-pns->.

[5]A. Domasti, ‘Akses Aman Penyandang Disabilitas Dimulai Dari Bantuan Anda’, Kompas.com, 12 Maret 2017, viewed on 19 September 2019, .

[6]Kemenkes RI, Situasi Penyandang Disabilitas, Jakarta, 2014, p. 9.

[7]Kemenkes RI, Situasi Penyandang Disabilitas, Jakarta, 2014, p. 16.

[8]International Labour Organization, Pedoman ILO tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja, 2nd Edition, 2013, p. 45. 

[9]Situs Resmi BPK RI, UU No. 8 Tahun 2016.

[10]R. Hidayat, ‘Menghentikan Diskriminasi Penyandang Disabilitas’, Tirto.id, 8 September 2016, viewed on 19 Septermber 2019, <“>https://tirto.id/menghentikan-diskriminasi-penyandang-disabilitas-bHGp>.

[11]Kerjabilitas.com, .

[12]A. Dhani, ‘Menjembatani Akses Kerja Penyandang Disabilitas’, Tirto.id, 8 September 2016, viewed on 8 Septermber 2016, <“>https://tirto.id/menjembatani-akses-kerja-penyandang-disabilitas-bH6M>.

[13] J. Gower, ‘How to use your disability as a strength when applying for jobs’, Thegurdian.com, 6 May 2015, viewed on 18 September 2019,

[14] Thrive Map, ‘6 tips to reduce discrimination when hiring’, Medium.com, 1 March 2017, viewed on 18 September 2019,

[15]Disabilitycampaign.org, <http://disabilitycampaign.org/media/filer_public/38/a4/38a4890a-fde0-41ec-8db7-d7a22f3c0ffd/7-benefits-of-hiring-a-person-with-a-disability.pdf>.

[16]International Labour Organization, Kasus Bisnis:Inklusi Penyandang Disabilitas Muda, 1st Edition, 2015, p. 70

[17]International Labour Organization, Kasus Bisnis:Inklusi Penyandang Disabilitas Muda, 1st Edition, 2015, p. 69.

Employment: Finding a job when you have a Disability

Video dari Youtube Channel Attitude: Menunjukkan manfaat bagi perusahaan yang mau memperkejakan penyandang disabilitas


Like it? Share with your friends!

5
5 points

What's Your Reaction?

Confused Confused
0
Confused
Sad Sad
0
Sad
Fun Fun
0
Fun
Genius Genius
0
Genius
Love Love
4
Love
OMG OMG
2
OMG
Win Win
2
Win

0 Comments

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format