Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap: sebuah Ancaman Bagi Monopoli Listrik PLN.

Implementasi PLTS Atap merupakan peran serta nyata masyarakat untuk ikut mengembangkan energi baru terbarukan dalam mendukung pencapaian Era Electricity 4.0.


1
1 point

Berdasarkan data Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, kontribusi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 0,09% dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang di Indonesia serta apabila dilihat kontribusi pembangkit listrik kategori energi baru terbarukan (EBT) besarnya 18,69% dari total kapasitas terpasang. Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan penggunaan EBT dengan target 23% pada tahun 2025 (bagian dari komitmen pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement yang telah ditandatangani di tahun 2015) dan rasio elektrifikasi menjadi sebesar 99,90% (target tahun 2019) dari pencapaian sebelumnya sebesar 98,30% (tahun 2018), salah satunya dengan mendorong pemakaian EBT melalui perluasan penggunaan solar panel di atap bangunan (PLTS Atap). Beleid jual-beli listrik dari penggunaan solar panel telah dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 49 Tahun 2018 tentang “Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)”. Dalam aturan tersebut ditetapkan tarif ekspor dan impor energi listrik dari sistem PLTS Atap. Energi listrik pelanggan PLTS Atap yang diekspor dihitung berdasarkan kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekpor-impor dikali 65% atau dengan kata lain rasio jual-beli listrik sebesar 0,65 : 1. 

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018. Agustus 2019. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019: Hal. X.

Link Youtube: https://youtu.be/xKxrkht7CpY

Di satu sisi, kebijakan solar panel akan mengurangi pendapatan PLN namun di sisi lainnya itu akan menghemat tagihan listrik pelanggan PLN yang menggunakan PLTS Atap

Kementerian ESDM telah membuat simulasi mengenai untung rugi penerapan PLTS Atap. Penghitungan tersebut untuk melihat manfaat bagi masyarakat dan dampaknya bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penerapan PLTS Atap tentu akan mempengaruhi pendapatan PLN karena pelanggan dapat menghasilkan listrik secara mandiri. Dari simulasi yang dilakukan, PLN akan kehilangan pendapatan Rp270 Miliar per-bulan dengan asumsi 90% pelanggan PLN kategori rumah tangga memasang solar panel atau setara dengan 600 ribu pelanggan. Namun kehilangan tersebut tidak mencapai 1% dari total pendapatan PLN dalam periode yang sama karena rata-rata pendapatan PLN per-bulan mencapai Rp20 Triliun.[1] Penerapan PLTS Atap akan bermanfaat bagi masyarakat yang juga merupakan pelanggan PLN sebab sebagian listrik yang digunakan gratis dari pemanfaatan sinar matahari dan kelebihan produksi listriknya mampu menghasilkan pendapatan yang dikonversi sebagai faktor pengurang tagihan listriknya (mekanisme ekspor listrik).

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018. Agustus 2019. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019: Lampiran I Hal. 15.

Harga solar panel saat ini berada di kisaran USD 1/watt peak (Wp) atau USD 1.000/kilowatt peak (kWp). Harga tersebut sudah mengalami penurunan sekitar 30% dari harga tiga tahun yang lalu. Panel surya dengan kapasitas 1 kWp dapat menghasilkan listrik selama 8 jam dari pukul 08.00 sampai 16.00 atau kurang lebih 3,5 kWh dengan intensitas matahari normal, setara dengan Rp5.075,- (tarif listrik PLN Rp1.450/kWh). Berarti dalam sebulan mempu mengurangi tagihan listrik sebesar Rp152.250,-. Di daerah dengan intensitas matahari yang lebih kuat, misalnya Nusa Tenggara Timur (NTT), listrik yang dihasilkan bisa sampai 4 – 4,5 kWh dalam sehari. Oleh karena itu, dengan memasang solar panel dengan kapasitas 1 kWp maka kira-kira dalam waktu 7 (tujuh) tahun sudah balik modal. Sementara itu, usia pakai solar panel mencapai 25 tahun sehingga di tahun ke-8 dan seterusnya pemilik rumah yang menerapkan PLTS Atap sudah mulai menikmati keuntungan.[2]

Pemerintah pada tanggal 6 September 2019 atau kurang lebih 10 (sepuluh bulan) sejak aturan pertama dikeluarkan, telah mengundangkan revisi Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2018, yaitu melalui Peraturan Menteri ESDM No. 12 dan No. 13 Tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2019 tentang “Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi” diatur bahwa PLTS untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 500 kVA wajib mendapatkan izin operasi dan sertifikat layak operasi (SLO). Sementara dalam Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 49 Tahun 2018” diatur bahwa PLTS Atap wajib mendapatkan izin operasi dan sertifikat layak operasi (SLO). Sebelumnya, kewajiban mendapatkan izin operasi dan SLO hanya diberlakukan untuk kapasitas di atas 200 kVA. Dengan kata lain, sekarang konsumen PLN yang ingin memasang PLTS Atap, baik itu di atas maupun di bawah 200 kVA, seluruhnya harus memiliki izin operasi sesuai dengan ketentuan di bidang kelistrikan. Aturan tersebut dikecualikan bagi konsumen PLN yang memasang PLTS hanya untuk kepentingan sendiri (tanpa adanya mekanisme jual kelebihan energi listrik yang dihasilkan/ekspor listrik) sehingga tidak ada kompensasi dari PLN atas kelebihan listrik yang dihasilkan. Kondisi yang sangat kontras dengan semangat pemerintah untuk mendorong peningkatan EBT namun di sisi yang lain pemerintah terlihat melindungi bisnis PLN.

Monopoli Listrik Negara

Dalam FHFChapter 1 (The Dynamic of Business and Economics) terkait sifat persaingan, dijelaskan bahwasanya kompetisi merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam mendapatkan uang pelanggan. Adam Smith mengatakan bahwa kompetisi membantu menumbuhkan efisiensi dan harga murah dengan memaksa produsen untuk menawarkan produk terbaik dengan harga yang paling sesuai. Oleh karena itu, produsen yang gagal melakukannya tidak akan dapat bertahan di dalam bisnisnya. PLN saat ini berada di dalam pasar monopoli listrik negara dimana tidak ada penyedia listrik lain di pasar listrik Indonesia. Namun kondisi tersebut tercipta karena adanya regulasi pemerintah bukan karena monopolistic competition dimana pasar terbentuk akibat adanya sedikit bisnis yang berada dalam lingkungan kompetisi murni dengan perbedaan produk yang sedikit (produk sama) sehingga perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif mampu menjadi market leader.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara serta sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Sejak tahun 1994 pemerintah mencoba memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik (independent power plant) dimana PLN beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) namun tetap menjadi PKUK hingga sekarang. Kendati demikian, fakta di lapangan menunjukkan PLN tetap saja memainkan peran sebagai satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Artinya, meskipun listrik dapat diproduksi oleh swasta namun seluruh penyalurannya kepada konsumen dilakukan oleh PLN.

Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memang memberikan pengecualian terhadap beberapa BUMN, termasuk PLN dalam konteks penyediaan listrik negara untuk masyarakat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2009 melalui salah satu anggota KPPU waktu itu, Tadjuddin Noor Said, menyebut PLN tidak hanya berperan sebagai perusahaan perseroan namun sudah seperti regulator kelistrikan. PLN bahkan berani menentukan pajak penerangan jalan raya dan pajak penggunaan listrik yang sebenarnya bukan wewenang BUMN tersebut. Tadjuddin kembali mencontohkan, PLN boleh menentukan logistik kelistrikan namun ketika PLN menentukan penggunaan lampu hemat energi tidak diperbolehkan. Hal tersebut janggal, cenderung kartel.[3]

Etika Bisnis

Dalam FHF Chapter 2 (Business Ethics and Social Responsibility) dijelaskan bahwa semua organisasi, termasuk nirlaba, harus mengelola perilaku etis karyawan dan semua pihak yang terlibat dalam keseluruhan operasional organisasi. Perusahaan yang sangat beretika cenderung lebih menguntungkan dengan karyawan dan pelanggan yang lebih puas. Oleh karena itu, tidak ada konflik antara laba dan etika sehingga perilaku tidak etis lebih cenderung menurunkan laba daripada meningkatkannya.

Mati listrik melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang serta Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya pada Minggu, 4 Agustus 2019 yang lalu. Itu merupakan mati listrik massal (blackout) terlama dalam sejarah sejak Indonesia merdeka, selain pada 2005. PLN selaku pemegang monopoli listrik negara pun memohon maaf sekaligus meminta masyarakat sebagai pelanggan untuk ikhlas. Persoalan kemudian berkembang setelah banyak pihak menyayangkan permintaan ikhlas masyarakat sebagai pelanggan PLN. Solusinya, manajemen PLN memutuskan akan memotong gaji pegawainya untuk menutupi kompensasi atau ganti rugi dari PLN kepada pelanggan yang terdampak.

Kejadian di atas merupakan contoh rentetan permasalahan etika bisnis yaitu kesalahan organisasi (organizational misconduct) dan kesalahan pekerja (employee misconduct) yang terjadi di PLN. Permintaan ikhlas kepada pelanggan atas kejadian mati listrik massal merupakan kesalahan organisasi yang dilakukan PLN. Permintaan tersebut dapat diartikan bahwa tidak akan ada ganti rugi dari PLN atas kejadian blackout tersebut atau PLN ingin lari dari tanggung jawabnya sebagai sebagai satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Walaupun pada akhirnya manajemen mewacanakan akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak, namun wacana pemotongan gaji pegawai juga merupakan permasalahan etika bisnis yaitu employee misconduct. Terdapat conflict of interest antara manajemen PLN dengan karyawan terkait kebijakan pemotongan gaji tersebut. Manajemen dinilai secara spontan mewacanakan kebijakan pemotongan gaji tersebut sebagai panic policy atas permasalahan yang sedang dihadapi PLN (khususnya terkait penilaian buruk kinerja manajemen dari publik maupun pemerintah) tanpa melakukan kajian maupun diskusi secara internal terutama dengan serikat pekerja. Meskipun wacana tersebut akhirnya juga dibatalkan, namun manajemen PLN perlu belajar pentingnya kode etik yaitu:

  1. Memberitahu karyawan tentang masalah penting dan risiko untuk ditangani.
  2. Memberikan nilai-nilai seperti integritas, transparansi, kejujuran dan keadilan yang memberikan dasar untuk membangun budaya etis.
  3. Memberikan bimbingan kepada karyawan ketika menghadapi situasi abu-abu atau ambigu atau masalah etika yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya.
  4. Memberi tahu karyawan tentang sistem pelaporan atau tempat untuk meminta nasihat saat menghadapi masalah etika.

Sumber: www.pln.co.id.

Getting Involved in International Business dalam mengelola ancaman PLTS Atap bagi PLN

Penjelasan terkait monopoli listrik negara yang dipegang oleh PLN beserta beberapa permasalahan terkait etika yang muncul belakangan ini bertujuan untuk menggambarkan posisi PLN di dalam industri penyediaan listrik dan bagaimana manajemen PLN membuat kebijakan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dirasa penting juga untuk dibahas agar kita memiliki perspektif yang lebih luas terkait pokok pembahasan tulisan ini dimana PLTS Atap merupakan sebuah ancaman bagi listrik PLN karena mengurangi pendapatannya terutama dari sektor rumah tangga. Meskipun Kementerian ESDM telah melakukan simulasi bahwasanya peningkatan penggunaan PLTS Atap “hanya” berdampak pada penurunan pendapatan PLN sebesar 1% dari total pendapatan per-bulan namun dapat dilihat bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) bulan pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan revisi atas aturan PLTS Atap bagi pelanggan PLN. Sebelumnya, bagi rumah tangga yang ingin menggunakan PLTS Atap dibawah 200 kVA tidak perlu mengajukan izin operasi dan sertifikat laik operasi (SLO) dipenuhi dengan hasil uji pabrikan, sertifikat produk atau dokumen standar keselamatan produk yang setara (tanpa mengajukan sertifikat laik operasi ke Lembaga inspeksi teknis). Aturan sebelumnya tersebut dirasa mampu memberikan angin segar bagi rumah tangga yang ingin menggunakan PLTS Atap. Namun dengan adanya revisi atas aturan yang baru, mekanisme permohonan pembangunan dan pemasangan sistem PLTS Atap menjadi semakin panjang terutama untuk kapasitas dibawah 200 kVA dimana saat ini untuk semua kapasitas PLTS Atap wajib memiliki izin operasi dan SLO. Permohonan pemangunan dan pemasangan sistem PLTS Atap digambarkan dalam diagram alir berikut ini,

Sumber: Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.

Apakah PLN yang terbiasa menjadi pemain tunggal dalam monopoli penyediaan listrik di negara ini kembali bertindak sebagai regulator dengan menekan pemerintah melalui Kementerian ESDM sehingga terbitlah revisi aturan PLTS Atap tersebut di atas? Tentu perlu analisa dan pembuktian yang komprehensif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas penggunaan solar panel melalui PLTS Atap akan mengurangi pendapatan PLN namun di sisi lainnya itu akan menghemat tagihan listrik pelanggan PLN yang menggunakan PLTS Atap.

Dalam FHF Chapter 3 (Business in a Borderless World) dibahas mengenai getting involved in international business antara lain melalui exporting and importing serta outsourcing. Dalam konsepexporting and importing dikenal dengan istilah counter trade agreements yaitu perjanjian perdagangan luar negeri yang melibatkan barter produk untuk produk lain, bukan untuk mata uang. Aturan penggunaan PLTS Atap bagi pelanggan PLN menggunakan konsep ini dimana kelebihan listrik yang dihasilkan solar panel pelanggan dihitung sebagai faktor pengurang atas tagihan listrik pelanggan tersebut. Selain itu, rasio jual-beli listrik yang ditetapkan sebesar 0,65 : 1 juga menguntungkan PLN sebab sebagai trading company atas kelebihan listrik yang dihasilkan PLTS Atap, PLN memiliki spread sebesar 35%. Rasio keuntungan yang jelas sudah di depan mata bagi PLN. Tantangannya, mampukah PLN melakukan pengaturan pasokan listrik dari pembangkit lain yang dimilikinya sehingga mampu menyerap listrik yang dihasilkan PLTS Atap terutama? Sebenarnya dengan mekanisme PLTS Atap, PLN juga telah melakukan outsourcing bahkan offshoring atas proses produksi listriknya dengan tanpa investasi langsung untuk melakukan pembangunan PLTS Atap dan memegang kendali atas proses produksi listrik tersebut (melalui izin operasi dan SLO yang wajib dimiliki dalam penggunaan PLTS Atap). Mungkin saat ini capacity dan availability factor dari PLTS Atap masih sangat rendah namun dua variabel tersebut akan meningkat atau berbanding lurus dengan jumlah penggunaan PLTS Atap khususnya rumah tangga. Asumsi jika 10 juta rumah tangga memasang PLTS Atap dengan rata-rata kapasitas yang dihasilkan 4 kWp maka didapat 4.000 mWp atau setara dengan 4 Gigawatt. Sementara saat ini konsumsi listrik di Pulau Jawa mencapai di atas 10 Gigawatt di siang hari. Oleh karena itu, apabila diberi kebijakan dan rangsangan yang tepat, maka PLTS Atap mampu menjadi pilar energi listrik di Indonesia.[4] Sungguh sangat disayangkan dengan kondisi yang masih tetap memberikan privilege bagi PLN, PLTS Atap justru dianggap sebagai ancaman bagi listrik PLN.

Solusi lain bagi rumah tangga yang tetap ingin menggunakan PLTS untuk kepentingan sendiri (tanpa melalui mekanisme PLTS Atap) atau off grid masih diberikan kemudahan yakni sampai dengan kapasitas 500 kVA tanpa perlu mengajukan izin operasi dan sertifikat laik operasi (SLO). Tentu dengan tanpa mekanisme ekspor-impor seperti dalam skema PLTS Atap, payback period semakin panjang. Besarnya manfaat yang diterima ekuivalen dengan besarnya konsumsi listrik yang dilakukan. Atas kelebihan listrik yang diproduksi dapat disimpan ke dalam baterai namun diperlukan investasi tambahan selain perangkat sistem panel surya itu sendiri.

Kesimpulan dan Saran

PLN berada di dalam pasar monopolistik dalam penyediaan energi listrik di Indonesia berdasarkan aturan pemerintah. Kondisi mandatory tersebut seharusnya tidak mengurangi semangat perusahaan dalam menjalankan etika bisnis baik dalam tingkatan organisasi maupun pekerja. Masyarakat sebagai stakeholder tentu memiliki ekspektasi dalam menggunakan produk listrik yang disediaan PLN. Namun juga masyarakat kini telah memiliki kesadaran untuk ikut berkontribusi secara nyata dalam menciptakan sumber listrik baru dan terbarukan melalui penggunaan PLTS Atap. Untuk itu penulis mencoba menyusun beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut,

  1. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan PLTS Atap, skema tersebut sangat menguntungkan terutama secara financial viability. Oleh karena itu dengan adanya revisi peraturan pemerintah terkait PLTS Atap hendaknya dipandang dari sisi lain yang dapat semakin memunculkan semangat untuk tetap ikut berpartisipasi dalam menyongsong Era Electricity 4.0. Pemerintah ingin memastikan bahwasanya PLTS Atap yang ada di masyarakat memiliki reliabilitas secara teknis untuk memitigasi risiko yang dapat merugikan misalnya kebakaran akibat konsleting sehingga diwajibkan adanya ijin operasional dan SLO dalam setiap penggunaan PLTS Atap.
  2. Bagi PLN, skema PLTS Atap bukan merupakan ancaman bagi produk listriknya. Listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap merupakan sumber produk listrik offshore yang dapat dikelola PLN untuk didistribusikan/dijual melalui saluran distribusinya (on grid). Selain itu, PLN juga telah diberikan spread keuntungan melalui penetapan tarif ekspor-impor listrik sebesar 0,65 : 1. Hendaknya PLN membuat sebuah program pemasaran yang sifatnya ‘jemput-bola’ kepada pelanggan yang ingin mengimplementasikan PLTS Atap mengingat peran PLN di dalamnya yang sangat besar sehingga kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi semakin luas/besar. Memang listrik merupakan kebutuhan primer sehingga tentu setiap orang membutuhkannya. Namun hal tersebut bukan merupakan halangan bagi PLN untuk terus berinovasi dengan melakukan perubahan terutama dalam meningkatkan utilisasi sumber listrik baru dan terbarukan.
  3. Bagi pemerintah, kebijakan monopolistik dalam penyediaan listrik selama ini pasti telah melalui kajian yang luas dan mendalam. Namun dengan dibukanya kesempatan bagi swasta untuk ikut menyediakan listrik secara terbatas (independent power plant) selama ini perlu dikaji ulang. Mungkin kini saat nya bagi pemerintah untuk mencoba atau setidaknya memberikan kesempatan bagi penyediaan listrik swasta secara lebih luas lagi di era globalisasi saat ini.
  4. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi nyata dalam mengembangkan energi baru terbarukan dan mendukung pencapaian target pengguanaan energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 tanpa melalui skema PLTS Atap juga tetap terbuka lebar. Aturan saat ini masih memperbolehkan penggunaan PLTS (tanpa skema PLTS Atap) untuk kepentingan sendiri bagi pelanggan PLN dibawah 500 kVA tanpa harus mengajukan izin operasional dan SLO.

Footnote:

[1]https://finance.detik.com/energi/d-3645200/pasang-panel-surya-di-atap-rp-15-juta-7-tahun-bisa-balik-modal

[2]https://katadata.co.id/berita/2018/08/30/penerapan-panel-surya-kurangi-pendapatan-pln-rp-270-miliar-per-bulan

[3]https://tirto.id/mati-listrik-massal-di-jabodetabek-dan-sejarah-monopoli-pln-efC5

[4] https://www.cnbcindonesia.com/news/20190731093229-4-88764/gerakan-sejuta-atap-surya-yang-belum-bersinar-salah-siapa


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

Confused Confused
0
Confused
Sad Sad
0
Sad
Fun Fun
0
Fun
Genius Genius
0
Genius
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win

0 Comments

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format