Pasar komoditas beras, Politik atau Bisnis?

Tahukah kamu, bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil beras dan pengkonsumsi beras terbesar di dunia.


0

Beras merupakan makanan pokok terpenting di dunia. Selain beras, diikuti jagung dan gandum. Secara langsung ketiga bahan pokok ini menyediakan kurang lebih 42 persen asupan kalori yang dibutuhkan tubuh.

Tahukah anda, bahwa Indonesia sebagai salah satu negara penghasil beras di dunia dan juga memiliki banyak jenis beras. Beras merupakan salah satu komoditi pangan yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya sebagai makanan pokok bagi hampir seluruh bangsa Indonesia. Hampir 97% penduduk Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap beras sebagai makanan pokok utama. Selain merupakan negara pengkonsumsi beras, Indonesia juga merupakan negara produsen terbesar ketiga didunia. Hal ini di dukung oleh kondisi alam, iklim dan topografi yang mendukung dilakukannya produksi padi di Indonesia. 

Mengacu pada data BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia memiliki luas lahan pertanian sebesar 10, 9 juta hektare per tahun 2018. Luas ini sangat jauh jika dibandingkan Vietnam yang hanya memiliki luas lahan pertanian hingga 4,5 juta hektare, namun dapat menjadi pengekspore beras terbesar di dunia. Hal ini memicu pertanyaan muncul, hal apa saja yang dapat mempengaruhi Indonesia sebagai produsen beras dalam jumlah besar dan pemilik lahan pertanian yang luas namun gagal dalam melakukan ekspor beras. 

Sebelumnya, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 dan berhasil menjadi net eksportir beras, tetapi setelah periode swasembada tersebut produksi beras Indonesia berfluktuasi dengan laju pertumbuhan yang cenderung menurun sedangkan laju pertumbuhan konsumsi meningkat, sehingga hal ini mendesak Indonesia untuk melakukan importir beras. 

sumber : panganindonesia.id

Selain Indonesia dan Vietnam, ada China, Thailand, dan India yang juga merupakan negara produsen utama dunia karena negara tersebut berkontribusi mencapai 64% pasokan beras dunia. Selain itu negara tersebut termasuk negara net eksportir beras. Berbeda dengan Indonesia, meskipun negara ketiga penghasil beras terbesar di dunia. Indonesia termasuk negara net importir sejak tahun 1980an. 

Kontribusi beras Indonesia hanya sebesar 8,5% atau setara 51 juta ton. Kemudian disusul oleh negara eksportir beras yang terkenal yaitu Vietnam dan Thailand. Namun kedua negara tersebut tidak memiliki kontribusi yang cukup besar pada pasokan beras dunia meskipun tergolong negara eksportir beras terbesar. Vietnam berkontribusi 5,4% dan Thailand hanya berkontribusi 3,9% terhadap pasokan beras dunia. 

Saat ini di Indonesia sendiri memiliki stok beras yang cukup melimpah sehingga masih bisa di ekspor. Mengutip kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Sept 2019), bahwa stok beras berlimpah hingga menyebabkan Perum Bulog harus menyewa gudang tambahan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Memiliki tugas pokok untuk menjaga harga dasar gabah, harga pokok beras, dan juga stabilisasi harga. Pada tahun 2018, Indonesia sudah memproduksi hingga mencapai 32,42 juta ton beras. Sementara itu konsumsi beras di Indonesia akhir tahun hanya 29,6 juta ton beras, sehingga kondisi produksi beras di Indonesia sangat berlebih. 

sumber : kompasiana.id

Memiliki lahan yang luas, petani yang banyak, perusahaan komoditas beras yang banyak tidak juga mengantarkan Indonesia sebagai negeri pengekspor beras. Indonesia melalui Perum Bulog berulang kali melakukan impor beras dari negara tetangga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pemerintah Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton dengan nilai US$ 1,03 miliar disepanjang tahun 2018. 

Dari data yang disampaikan diatas, Indonesia sebenarnya mampu serta memiliki sarana dan prasana lengkap dan dapat di andalkan untuk mendukung swasembada beras. Terlebih bila memperhitungakan lahan pertanian padi yang potensial dan luas. Di samping sumber daya manusia (petani) banyak produksi bibit penuh yang mamadai, serta sistem irigasi yang sudah terbentuk sejak lama. 

Namun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh pihak yang terkait malah cenderung memandang sebelah mata sektor pertanian  tanaman pangan. Fakta paling gamblang tentang itu: lahan pesawahan – termasuk yang beririgasi teknis – terus menyusut secara signifikan akibat tergusur aneka kepentingan nonpertanian, terutama permukiman dan industri.

Di lain pihak, negara-negara seperti Thailand dan Vietnam terus berupaya keras meningkatkan produksi beras secara intensif. Upaya mereka sungguh tak mengenal lelah, termasuk mengembangkan dan menerapkan inovasi pertanian. Target mereka bukan lagi sekadar mencapai swasembada, melainkan tampil menjadi negara produsen beras terbesar di dunia.

Dalam konteks seperti itu pula, Thailand dan Vietnam sering tampil menjadi “penyelamat” bagi Indonesia ketika persediaan beras di dalam negeri menyusut. Bagi Indonesia, Thailand dan Vietnam kini menjadi sumber andalan bagi impor beras.

Kondisi ini selalu menuai polemik politis di Indonesia, data yang dikeluarkan oleh ekonomi bisnis menyatakan bahwa Indonesia dari tahun ke tahun selalu mencatatkan nilai surplus pada komoditas beras. Namun pemerintah terus menggalakkan keputusan impor beras. Sehingga beras premium komersil yang beredar dipasaran begitu melimpah. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang salah? Petani? Masyarakat? Organisasi / perusahaan? Ataukah pemerintah? 

Berbicara komoditas negeri berarti berbicara politik negeri. Permasalahan ekspor dan impor beras selalu berkitan dengan politik negeri. Bulog sebagai perusahaan negara memiliki peran penting dalam kaitan ekspor dan impor beras. Perum Bulog mengaku gagal melakukan ekspor beras. Hal ini terjadi karena harga jual beras yang ditawarkan lebih tinggi dari harga di pasar internasional. Kegagalan ekspor terjadi karena beras dari Indonesia dibanderol dengan harga di kisaran Rp8.000 per kilogram (kg). Padahal, harga beras di pasar internasional hanya sekitar Rp6.200 per kg. Dengan demikian, beras dari Tanah Air lebih mahal sekitar Rp1.800 per kg dibandingkan beras yang berasal dari negara-negara lain, tidak ada masalah lain yang menjegal peluang ekspor beras Indonesia. Sebab, dari sisi mutu sejatinya relatif sama dengan beberapa negara lain. Hal ini di sebabkan oleh metode konvensional yang masih digunakan oleh para petani. 

Pemerintah melalui Perum Bulog memiliki peran penting terhadap perkembangan swasembada beras Indonesia. 

Teori Group Decision Making pada buku karangan Gareth R. Jones dan Jennifer M. Goerge mengatakan semakin banyak yang terlibat dalam suatu group dalam pengambilan keputusan , semakin berkualitas keputusan tersebut, namun berbanding terbalik juga dengan lamanya waktu yang diambil untuk menentukan keputusan apa yang diambilnya.  Dalam hal ini, “Group” yang terlibat dalam pengambilan keputusan melibatkan begitu banyak para pengambil keputusan seperti Pemerintah, DPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog. Sehingga terlalu banyak distrupsi atas sebuah keputusan. Sejak lama hal ini di “godok” namun formula tersebut belum maksimal di terapkan akibat banyaknya gesekan anta elite kepemerintahan. Harapannya, dengan satu arahan pemerintah melalui kebijakannya, Kementerian terkait dan Perum Bulog dapat mengikutinya. 

Beberapa ekonom menyebutkan bahwa Indonesia mengalami perbaikan ekonomi. Pasar internasional juga sedang menun!ukkan pemulihan dengan kemampuan pasar yang berpotensi menyerap pasokan produk industri nasional. Sehingga ada peluang meningkatkan kinerja ekspor bila Indonesia dapat mengoptimalkan kapasitas produksi dalam negeri karena pulihnya pasar global. Tentu merumuskan kebijakan ekspor yang menjamah permasalahan semua lini bisnis dalam perdagangan internasional menjadi penting. Diperlukan kerjasama sari semua eli pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan ini. 

Kegagalan Indonesia dalam mengekspor beras di duga karena kurang maksimalnya usaha dari semua pemangku kepentingan untuk menuju suatu goal. Analisa SWOT yang terdiri dari Strenght, Opportunity, Weakness dan Threats dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh pemerintah dengan tujuan pengembangan ekonomi negara melalui devisa yang dihasilkan oleh program ekspor beras. 

Strengths 

Weakness

Indonesia masuk sebagai negara pengahsil beras terbesar dunia

Indonesia memiliki hasil beras kelas premium dengan kualitas diatas rata – rata 

Beras Indonesia selalu mengalami surplus dari tahun ketahun 

Buruknya management dari seluruh pemangku kepentingan 

Pemerintah, Kementerian terkait, Perum Bulog

Kebijakan pemerintah belum maksimal dan tidak berpihak kepada petani sehingga belum dapat memacu seluruh petani untuk panen beras. 

Sarana Prasarana kurang mendukung

Opportunities

Threats

Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas.

Masyarakat Indonesia masih bergantung dengan beras

Pemanfaatan lahan pertanian menjadi Perumahan 

Politik di Indonesia yang masih kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah 

Pekerjaan petani semakin ditinggalkan

Musim hujan (banjir) dan musim kemarau berkepanjangan sehingga petani gagal panen

Pemerintah diyakini tidak mampu mewujudkan swasembada pangan, terutama di komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Sebab, pada kenyataannya, pemerintah masih tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lima komoditas pokok tersebut. Buruknya infrastruktur pendukung, kondisi pertanian Tanah Air masih memprihatinkan. Selain berkurangnya lahan dari waktu ke waktu, infrastruktur pertanian juga dinilai tidak memadai. Padahal, kebutuhan pangan nasional semakin lama makin meningkat. 

Pada permasalahan lahan yang semakin berkurang, Kementerian Pertanian mengeluhkan minimnya ketersediaan lahan untuk pembukaan sawah baru di berbagai daerah. Masalah ini mempengaruhi proses produksi dan besaran pasokan beras yang bisa dipenuhi oleh petani dalam negeri. Serta minimnya tenaga kerja, Globalisasi membuat masyarakat Indonesia kini ogah untuk bekerja menjadi petani. Padahal, jika memanfaatkan ini, Indonesia bisa mendunia sebagai negara agraris. Bank Dunia mendorong pemerintah Indonesia untuk serius mengembangkan asuransi pertanian. Itu merupakan salah satu langkah menahan petani beralih profesi dan menahan arus urbanisasi.

Sasaran yang dinilai dapat menyelesaikan permasalahan krisis pangan ini adalah peran pemerintah dalam mengeluarkan kebiakan-kebijakan baru untuk mengatasi krisis pangan dunia dan tidak bergantung kepada suntikan impor bahan pangan. Kurang maksimalnya sinergi di pemerintahan menyebabkan terjadinya system tata kelola dari hulu ke hilir menjadi tidak “inline”. 

Ekonom Indef Enny Sri Hartati melalui wawancara oleh ekonomi bisnis mengatakan, persoalan yang terjadi di sektor perberasan nasional disebabkan oleh rusaknya sistem tata kelola dari hulu hingga hilir. Di sektor hilir, menurutnya, konversi lahan terus terjadi secara masif lantaran insentif bagi para petani yang relatif kecil. Padahal, lanjutnya, sejak lama persoalan penurunan luasan lahan dan produktivitas pertanian telah menjadi fenomena yang tak terbendung.

“Sementara itu, di sektor hulu, pemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog justru berlindung diri pada fakta rendahnya luasan lahan dan produktivitas pertanian,” katanya

Di sisi lain, fungsi Bulog sebagai gawang bufferstock gagal terwujud. Menurutnya, salah satunya kegagalan fungsi Bulog tersebut disebabkan oleh tidak tepatnya penetapan harga pokok penjualan (HPP) beras. Akhirnya, konsumen dan petani menjadi korban. Harapannya, pemerintah menciptakan peta jalan yang komprehensif di sektor pertanian. Peta jalan itu dapat terwujud apabila kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan sektor tersebut, kompak satu suara dalam menyelesaikan permasalahan.

Disaat pemerintah merasa berada di lingkaran permasalahan yang sama, Kementerian perdagangan menerbitkan ijin impor beras yang berakibat candu bagi negara untuk terus melakukan impor guna memenuhi kebutuhan beras di negara dari pada menggenjot produksi negara sendiri. 

Seperti disampaikan, permasalahan komoditas melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai organisasi politik kepemerintahan. Sehingga masalah berlarut – larut tanpa ada penyeleseian. Sering kali disampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini melalui presiden diharapkan dapat mengambil keputusan sebagai jalan keluar permasalahan yang menguntungkan negara. Strategi politik dalam menciptakan, membangun dan mempertahankan kekuasaan sangat dibutuhkan. Dimana presiden dapat menggunakan kekuasaannya untuk melakukan 1 keputusan yang dapat diikuti oleh seluruh lini terkait. 

Strategi politik yang dapat digunakan adalah controlling uncertainty dimana hal ini sebenarnya dapat menjadi ancaman bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dimana ketidakpastian yang terjadi berakibat pada fokus pekerjaan atau fokus tujuan menjadi tidak jelas. Sebagai pemegang kekuasaan, presiden dapat menggunakan kemampuan, pengetahuan dan pengelamannya dalam mengambil keputusan yang mana hal ini tidak dapat digantikan orang lain (irreplaceable). 

Menilik pola tata kelola Vietnam sebagai salah satu negara yang berhasil mengekspor beras. Perubahan besar Vietnam dalam produksi beras diperoleh melalui penerapan sistem tata kelola stok dan kebijakan perberasan yang sangat memperhatikan kelangsungan usaha tani padi/beras. Manajemen stok dibangun untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri dan pasar ekspor. Untuk mewujudkan produksi dan tata kelola (management) stok beras di Vietnam, paling tidak ada lima aktor yang berperan. Mereka adalah petani, pelaku usaha, pemerintah, universitas, dan peneliti.

Petani dan masyarakat perdesaan di Vietnam berjumlah hampir 60 juta jiwa atau dua per tiga dari jumlah penduduk Indonesia. Lahan pertanaman padi mencapai 4,5 juta hektare sedangkan Indonesia mencapai 10,9 juta hektare dengan produktivitas Vietnam rata-rata 5,2 ton per hektare. Agar petani tetap menanam padi, pemerintah Vietnam memberikan tiga insentif.

  1. Insentif produksi : berupa bantuan benih, sarana produksi (saprodi), penyuluhan/pendampingan, dan bantuan alat/mesin produksi lainnya.
  2. Insentif harga : dimana pemerintah menerapkan aturan bahwa petani harus memperoleh keuntungan minimal 20% dari seluruh biaya memproduksi padi sehingga siapa pun pembelinya, pedagang pengumpul, BUMN/BUMD penggilingan padi, hingga eksportir harus taat pada aturan tersebut.
  3. Insentif perpajakan : pemerintah menanggung pajak terhadap lahan yang digunakan untuk budidaya padi, dan menanggung pajak pengairan (irigasi) sehingga ongkos produksi tidak lagi terbebani oleh kedua pajak tersebut.

Indonesia dapat mengadopsi hal tersebut di Indonesia seperti :

  • Mengambil kebijakan yang di laksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan
  • Memberikan penyuluhan berkala kepada Petani dan menetapkan upah minimum petani sehingga meningkatkan penghasilan petani. 
  • Menerapkan aturan pengurangan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. 
  • Menerapkan harga jual gabah dari petani agar tidak ada lagi permainan harga yang dapat merugikan petani.
  • Memaksimalkan lahan pertanian agar menghasilkan beras maksimal. 
  • Pengambilan keputusan dan penetapan kebijak tidak melibatkan banyak kepentingan.

Sumber :

https://www.pertanianku.com/produksi-beras-vietnam-masih-mendominasi-dunia-indonesia-bagaimana/https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/11/09/27/ls5ui2-enam-kendala-dera-ekspor-indonesia

https://nylabintang.wordpress.com/tutorial-3/ekspor-dan-import/masalah-dalam-eksport-dan-import/

https://www.kompasiana.com/ewaldo123/5cdece1b95760e3df040bd28/negara-penghasil-beras-ekspor-kapan?page=all

https://www.permatabank.com/id/article/permasalahan-bisnis-ekspor-di-indonesia?language_content_entity=id

https://internasional.kontan.co.id/news/vietnam-sukses-gelar-ipo-perusahaan-eksportir-beras-vinafood

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4386820/ri-impor-beras-225-juta-ton-sepanjang-2018-ini-rinciannya

https://www.academia.edu/31330088/MAKALAH_EKSPOR_IMPOR_INDONESIA

http://agricsoc.faperta.ugm.ac.id/2018/09/16/kebijakan-ekspor-impor-yang-menyusahkan-petani-kecil/

https://ekonomi.bisnis.com/read/20180919/99/839871/polemik-impor-beras-meruncing

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4249167/ri-ekspor-beras-ini-negara-tujuannya

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4673/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y

https://afdhalrizqi.wordpress.com/2012/03/29/masalah-ekonomi-ekspor-dan-impor-beras-di-indonesia/

Artikel ini di tulis oleh : 

Rieza Sidrafil Febianti


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

Confused Confused
0
Confused
Sad Sad
0
Sad
Fun Fun
1
Fun
Genius Genius
0
Genius
Love Love
1
Love
OMG OMG
1
OMG
Win Win
0
Win
riezafebianti

0 Comments

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format