MARAKNYA KREDIT ONLINE DI ERA DIGITAL, AMANKAH?

Pinjaman online langsung dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka


1
1 point

Kredit atau pinjaman online bukan merupakan istilah baru yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Fintech P2P lending atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman online sudah mulai berkembang dan beroperasi sejak tahun 2016 di Indonesia. Pada awalnya tujuan utama dibuatnya kredit online adalah untuk membantu sektor UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, untuk mendapatkan akses finansial yang mudah dan cepat. Proses yang lebih cepat dengan persyaratan kredit yang relative lebih sedikit dibandingkan Bank Konvensional dipandang sebagai kelebihan tersendiri dari kredit online.

Adanya kemudahan atas kredit tersebut tak ayal menjadikan kredit online berkembang dengan sangat pesat, di Indonesia terutama di daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh bank konvensional. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 terdapat 164 Perusahaan Kredit Online (fintech) yang telah terdaftar di OJK dengan jumlah outstanding pinjaman sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp 13.16 Triliun atau meningkat 160,84 ytd.

Profil dan Perkembangan Fintech Lending

Otoritas Jasa Keuangan

Dengan tingkat pengembalian 90 hari sebesar 96.3%  atau  NPL 3,7 % pada Desember 2019 menjelaskan bahwa usaha kredit online memilki performa yang baik  sehingga mengakibatkan munculnya usaha sejenis yang sekarang menjamur di masyarakat. Dilihat di atas kertas performa perusahaan-perusahaan fintech tersebut memang sangat baik namun jika kita lihat lebih dalam lagi maka masih ditemukan beberapa masalah yang terjadi pada masyarakat, seperti masih banyaknya perusahaan fintech yang belum terdaftar resmi di OJK namun beroperasi dengan bebas, pemberlakuan sistem bunga yang tidak jelas dan maraknya penipuan yang berkedok kredit online.  

Peran Pemerintah Mengenai Keberadaan Perusahaan Fintech 

Dari segi regulasi Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan terkait Usaha Fintech yakni Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Secara rinci peraturan tersebut mengatur secara umum terkait pendirian usaha, pelaporan, hak dan kewajiban stakeholder maupun stockholder dsb. Meskipun peraturan tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 2016 namun dirasa masih belum banyak berbagai pihak yang mengetahui dan memahami isi dan bahkan keberadaan  peraturan tersebut. 

Peraturan OJK tersebut di atas juga masih dirasa kurang detail mengatur sanksi berbagai pihak yang melanggar peraturan serta tidak dijelaskannya pengenaan rate bunga pinjaman pada nasabah, tata cara penagihan dsb, sehingga masih dimungkinkannya terjadi fraud dalam pelaksanaan bisnis. 

Selain peraturan OJK diatas peraturan lain yang menjadi payung hukum kegiatan usaha kredit online adalah Peraturan BI (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) dan Peraturan BI PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Atas adanya peraturan tersebut tidak berarti mengakibatkan proses bisnis usaha fintech berjalan peraturan dalam koridor yang telah ditetapkan Pemerintah, masih banyak kasus yang ditemukan di masyarakat atas praktek perusahaan fintech baik yang dilakukan oleh oknum maupun perusahaan tertentu, kasus-kasus tersebut sampai dibawa ke ranah hukum dan penyelesaiannya pun tak kunjung berpihak kepada korban. Kasus yang paling sering terjadi ialah aksi teror para debt collector kepada nasabah pinjaman online. Para nasabah merasa tertekan bahkan sampai bunuh diri akibat tidak sanggup menahan teror para debt collector

Kepala Divisi Advokasi Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait, menganggap aksi debt collector menebar teror kepada nasabah sebagai tindak pidana. Sebab penagihan perbankan dilarang menggunakan kekerasan fisik atau verbal. 

Aturan soal tata cara penagihan tercantum dalam standar operasional prosedur (SOP) Bank Indonesia. Regulasi itu juga memuat larangan penagihan kepada pihak selain dari si pemegang kredit, dan larangan penagihan dengan sarana komunikasi yang mengganggu. “Aturan ada, tapi sistemnya nggak mumpuni. Pengawasan nggak baik, jadi tentu bersoal kan?” kata Jeanny di kantornya, LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Perusahaan pinjaman online selama ini menggunakan debt collector melalui sambungan telepon, dan field collector selaku penagih lapangan. Praktik penagihan melalui dua sarana ini rentan pelanggaran karena tak hanya meneror nasabah, tetapi orang-orang di sekitarnya. 

Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap LBH Jakarta masih alpa melindungi nasabah pinjaman online. Peraturan OJK Nomor 77 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tak mengatur tentang etika penagihan. Sementara Pasal 39 POJK 77 yang berbunyi, “Penyelenggara dilarang memberikan data dan informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga” rawan pelanggaran. Sejumlah sumber kumparan menyebutkan, sering kali debt collector yang menagih secara berlebihan berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga (outsourcing).

Kebocoran data disinyalir digunakan oleh debt collector untuk menghubungi orang-orang di sekitar konsumen guna menagih utang. Akses ke galeri foto juga dimanfaatkan untuk mengancam menyebarkan wajah konsumen di media sosial. Padahal, perizinan mengakses kontak dan galeri mau tak mau harus dilakukan calon konsumen. Jika konsumen tidak memberikan izin, maka aplikasi pinjaman online urung mencairkan uang yang diminta.

Sementara Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) Sunu Widiatmoko mengatakan, aplikasi pinjaman online yang tergabung dalam organisasinya tak pernah menebar teror psikologis. Menurut Sunu, debt collector dari pihak ketiga memang jadi biang keladi. Pula ketiadaan SOP penagihan membuat mereka semena-mena terhadap konsumen.

Sunu tak keberatan jika OJK meminta kepada AFPI untuk menyusun regulasi terkait masalah penagihan oleh agensi atau pihak ketiga. “Harus ada sertifikasinya, dan harus terdaftar di asosiasi, supaya praktik penagihan yang tidak sesuai itu bisa kita hindari dan hilangkan,” ujarnya kepada kumparan di Kota Kasablanka, Selasa (6/11). Debt collector yang semena-mena dalam penagihan, imbuh Sunu, biasanya bukan dari perusahaan fintech yang terdaftar di OJK maupun AFPI. Ini membuat mereka sulit dipantau dan ditindak.

Etika dalam Berbisnis

Dalam buku Business Foundation – a Changing World karangan O.C Ferrell , Geoffrey  A.Hirt Linda Ferrell disebutkan bahwa “The primary goal of all business is to earn a Profit, the difference between what it costs to make and sell a product and what a customer pays for it."

Untuk semua  kegiatan business orientasi  serta tujuan utamanya adalah Keuntungan yang merupakan hasil dari perbedaan antara biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi serta menjual suatu produk terhadap seberapa besar uang yang diberikan oleh pelanggan sebagai pengganti atas perolehan produk tersebut. 

Untuk mencapai dan menjaga profitabilitas, perusahaan harus dapat menghasilkan produk yang berkualitas, menjalankan operasional perusahaan secara efisien, serta bertanggung jawab secara sosial serta memiliki dan menjaga etika bisnis dengan pelanggan, pemilik modal, pembuat peraturan (Pemerintah) serta komunitas sosial lainnya yang sering juga disebut dengan Stakeholders ( Pemangku Kepentingan).

Tujuan etika bisnis adalah meningkatkan kesadaran moral dengan membuat berbagai batasan bagi para pelaku bisnis agar dapat menerapkan sebuah bisnis yang baik (good business).  Oleh karena itu, etika bisnis dalam perusahaan memegang peranan yang sangat penting agar bisnis kita dapat mempunyai nama yang baik di mata para pebisnis lainnya.

Namun tidak sedikit para pebisnis mengabaikan etika berbisnis dalam menjalankan usahanya dan bahkan sampai melanggar norma-norma aturan sosial serta mungkin menghalalkan segala cara yang pada akhirnya dapat merugikan banyak pihak. Ethical Dilemma : What’s the Right Thing to do harus menjadi hal mutlak yang harus diperhatikan dalam menjalankan sebuah bisnis. 

Ada banyak bentuk maupun cara dalam pelanggaran etika berbisnis yang sering terjadi, seperti :

  • Perilaku Melecehkan dan Mengintimidasi

  • Berbohong kepada pemangku kepentingan

  • Banyaknya tekanan sehingga berkompromi terhadap standar  

Di Indonesia, hal ini lebih diperparah dengan belum memadainya serta tersedianya peraturan maupun kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh badan otoritas negara yang secara langsung maupun tidak langsung, serta sedikit banyak telah berkontribusi dalam menciptakan iklim bisnis di Indonesia yang belum sehat. Disamping itu banyaknya perilaku-perilaku (behaviors) buruk yang dilakukan oleh pebisnis terhadap internal perusahaan terkadang mengakibatkan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh karyawan yang mengakibatkan frustasi. 

Dalam bukunya  O.C Ferrell menyebutkan bahwa  Social Responsibility is a business’s obligation to maximize its positive impact and minimize its negative impact on society. Satu hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis nya adalah bagaimana suatu usaha dapat  memaksimalkan pengaruh positif yang  diberikan terhadap masyarakat serta meminimalisir pengaruh negatif yang diakibatkan dalam menjalankan bisnis perusahaan.

Etika Bisnis dan Tanggung jawab sosial mempunyai perbedaan. Etika mengacu pada keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok kerja yang dinilai masyarakat sebagai benar atau salah sedangkan tanggung jawab sosial mengacu pada dampak dari seluruh kegiatan organisasi terhadap masyarakat.

Tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang kurang memperhatikan dua hal penting diatas dalam menjalankan bisnisnya, yang tidak sedikit pula dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma usaha yang pada akhirnya merusak tatanan perekonomian masyarakat serta berkurangnya rasa trust masyarakat terhadap beberapa jenis usaha di Indonesia.

Sesuai dengan konsep etika bisnis terdapat beberapa hal yang dapat kita analisis lebih dalam terkait penerapan etika bisnis pada praktik usaha fintech di Indonesia antara lain adalah:

  1. Fairness and Honesty

Aspek Fairness (Keadilan) dan Honesty (Kejujuran) nampaknya masih perlu dipertanyakan dalam praktik bisnis fintech karena Jumlah Perusahaan yang bergerak di bidang ini terbilang cukup banyak, dimana sampai dengan Desember 2019 total perusahaan yang terdaftar di OJK sebanyak 164 perusahaan Fintech belum lagi ditambah perusahaan sejenis yang tidak terdaftar. Dari banyaknya praktik bisnis tersebut sampai dengan saat ini belum ada kejelasan terkait margin perusahaan, pengenaan bunga kepada nasabah (lender dan borower), sistem penagihan dsb. Data yang dapat disajikan oleh OJK adalah data terkait jumlah dan omzet perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam hal ini nasabah (lender dan borower) serta stakeholder tidak dapat mengetahui secara rinci hal-hal tersebut, dan karena tidak ada standart yang ditetapkan pemerintah maka mengakibatkan adanya potensi terjadinya fraud dalam praktik usaha ini.

  1. Business Relationships

Dalam praktik bisnis online sampai saat ini diketahui, bahwa hubungan bisnis yang terjadi di antara pihak pihak terkait tidak memiliki bentuk yang baku dan tidak memiliki keterikatan yang berlandaskan pada aturan  hukum yang jelas. Pada saat pihak pihak terkait terbentur pada suatu masalah yang bersinggungan pada pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata akan mengalami kendala yang sulit dalam menjerat pihak pihak yang bersalah disebabkan ketidak jelasan hubungan bisnis yang terjadi dalam bisnis online.  

  1. Whistleblowing

Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini OJK telah mengembangkan sistem pelaporan atas tindakan yang tidak sesuai melalui https://www.lapor.go.id/instansi/otoritas-jasa-keuangan serta terdapat beberapa platform aplikasi maupun yang berbasis web yang dapat mengakomodir pengaduan konsumen. Namun dilihat dari sebaran konsumen yang sebagian besar berada di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh bank konvensional maka pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait usaha fintech serta cara pengaduan yang dianjurkan.

  1. Relations with Owners and Stockholders

Dalam hal ini sumber atas pendanaan dari bisnis fintech dapat diperoleh dari berbagai macam pihak baik institusi seperti Bank maupun dari masyarakat umum baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 77 /POJK.01/2016, secara umum tata hubungan kerja antara perusahaan dengan stockholders memang di atur dalam peraturan ini namun lebih lanjut bereberapa pihak dibebaskkan menjalin kerjasama dengan kesepakatan, hal ini dianggap dapat menimbulkan potensi fraud terutama masalah pembayaran, bunga, jatuh tempo dsb.

Bagaimana cara mengatasinya?

Salah satu bisnis yang dinilai saat ini kurang memperhatikan baik dari Ethical Business maupun Corporate Social Responsibility  adalah “Bisnis Fintech - Pinjaman Online” yang semakin marak menjamur di dunia bisnis Indonesia. Banyaknya kemudahan yang diberikan membuat pelanggan gampang tergiur tanpa lebih jauh memikirkan hal - hal negatif dibalik kemudahan tersebut. Dengan pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap bisnis online saat ini baik dari sisi legalitas maupun kemampuan teknologi digital saat ini banyak yang menjadi korban penipuan maupun kejahatan teknologi lewat bisnis online dan bukan homework yang mudah bagi pemerintah untuk bisa membenahi bisnis Pinjaman Online saat ini yang tidak sedikit memakan korban masyarakat dengan tidak memperhatikan norma-norma etika berbisnis serta social responsibility yang sangat minim. 

Peran pemerintah dalam sebagai pembuat kebijakan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pemerintah harus membuat aturan yang lebih rinci sebagai tambahan dari Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 77 /POJK.01/2016, Peraturan BI (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 dan Peraturan BI PBI Nomor 19/12/PBI/2017 yang memuat pemberlakuan margin suku bunga bagi lender dan borower, sistem kolekting, sistem pengawasan transparansi pada perusahaan fintech dan jika perlu dalam kondisi tertentu perusahaan fintech harus mempublish neraca keuangan tahunannya seperti halnya perusahaan yang telah melantai di pasar modal. Selain itu, pemerintah harus secara gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas praktik usaha fintech serta menjelaskan “do” and “dont” dalam menjalankan segala bentuk hubungan bisnis (baik lender maupun borower) serta terus melakukan update perusahaan yang terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat menjadi lebih hati-hati dan kritis dalam memilih perusahaan kredit online terutama mengenai pemahaman akan persyaratan-persyaratan yang ditawarkan oleh perusahaan kredit online tersebut.


Disusun oleh :

The A Team

Fitriyanto

Tanty Juana Sari

Garin Ario Tetuko

Retno Ajeng Zulia Octavia

Muhamad Haikal

Referensi :

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Desember%202019.pdf

https://kumparan.com/kumparanbisnis/kala-debt-collector-hancurkan-hidup-nasabah-pinjaman-online-1541997431199295073



Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

Confused Confused
0
Confused
Sad Sad
0
Sad
Fun Fun
0
Fun
Genius Genius
0
Genius
Love Love
1
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
Garin Tetuko

0 Comments

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format