Indonesia vs Smartphone Black Market: Who’s Losing?

Dengan mulai sosialisasi dan penerapan IMEI pada tahun 2020, Apakah Konsumen Masih Mau Memilih Ponsel "BM"?


0

ilustrasi: cdns.klimg.com/merdeka.com

Indonesia merupakan negara dengan potensi pasar ponsel pintar yang besar. Data pada tahun 2016 menunjukkan bahwa penetrasi penggena internet di kalangan masyarakat Indonesia mencapai 40 persen. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 total jumlah pengguna ponsel pintar di Indonesia mencapai 171 juta pengguna aktif. Pada tahun 2016, tercatat juga bahwa 93 persen dari pengguna internet Indonesia berselancar di dunia maya menggunakan perangkat ponsel pintar mereka. Berkaca dari angka-angka tersebut, tidak heran jika Indonesia patut dilihat sebagai surga bagi perusahaan-perusahaan pembuat ponsel pintar. Namun begitu, Indonesia terus menderita kerugian akibat maraknya penjualan ponsel pintar dari pasar gelap. 

Jual-beli ponsel pintar dari pasar gelap merupakan fenomena yang cukup marak terjadi di Indonesia. Besarnya pasar domestik Indonesia juga berarti semakin bervariasinya tingkat daya beli masyarakat, khususnya dalam jual-beli ponsel pintar. Perkembangan jaman yang semakin modern dan diikuti dengan gaya hidup konsumtif masyarakat Indonesia, gonta-ganti ponsel sudah menjadi fenomena lumrah di Indonesia. Hal ini terefleksikan dari data yang menunjukkan bahwa penjualan ponsel di Indonesia pada Q3 2019 mengalami kenaikan 7 persen. Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua masyarakat Indonesia memiliki daya beli kuat, bahkan dapat dibilang lemah. Lantas, sudah menjadi pilihan logis bagi masyarakat tersebut untuk selalu mencari alternatif produk dengan harga termurah, termasuk dalam kasus ponsel pintar. Momentum ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.

Dilansir dari CNN Indonesia, berdasarkan catatan Kemenperin pada tahun 2018, terdapat 9-10 juta ponsel black marketyang terjual di Indonesia tiap tahun.Hal ini berakibat terhadap serapan tenaga kerja dan depresiasi nilai dari pabrik dan komponen-komponen yang disediakan lokal. Nilai kerugian tersebut mencapai 10 persen dari biaya produksi langsung, dengan nilai setara IDR 2.25 triliun atau USD 159.27 juta.

Sementara itu, menurut Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menyatakan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp2,8 triliun akibat peredaran ponsel ilegal. Kerugian ini dihitung berdasarkan jumlah ponsel BM dengan potensi pemasukan pajak. Ali Subroto (Ketua APSI) menyatakan bahwa saat ini penjual ponselBM di Indonesia sudah mencapai tingkat 20 persen dari total penjualan ponsel pintar, yang bisa diperkirakan 1 dari 5 ponsel pintar adalah produk ilegal. Janu Suryanto (Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin) menyatakan bahwa potensi kerugian akibat ponsel ilegal ini berkisar 2-5 triliun rupiah.

Para penjual ponsel BM berani untuk menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan ponsel resmi. Dikatakan murah, karena barang-barang yang dijual adalah barang-barang ilegal yang dalam artian, tidak memiliki ijin resmi untuk dijual di Indonesia. Tidak mengherankan jika ponsel yang ditawarkan dari pasar gelap diminati masyarakat, khususnya masyarakat dengan daya beli rendah. Pun begitu, praktek ini yang kemudian menjadi tidak dapat ditoleransi karena tidak menyalahi etika bisnis yang berlaku di Indonesia. 

Pasar Gelap dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia

Pada dasarnya, penjualan ponsel di pasar gelap sangat bertolak belakang dengan etika bisnis dn berpotensi terus-menerus merugikan banyak stakeholder di Indonesia, seperti:

1.Merugikan negara dan pemerintah Indonesia, dikarenakan pendapatan dari negara Indonesia adalah berasal dari bea cukai barang yang masuk, serta pembayaran pajak-pajak terhadap barang-barang tersebut. Jika barang pasar gelap masuk ke Indonesia secara Ilegal, maka sudah jelas bahwa barang tersebut tidak dikenakan bea cukai maupun pajak-pajak yang diberlakukan di Indonesia;

2.Merugikan para pemilik usaha ponsel legal yang menjual ponsel secara resmi, dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk membeli Ponsel dengan harga yang murah walaupun masyarakat pun tahu bahwa itu adalah produk pasar gelap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual, pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu:

1.Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia;

2.Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.

Dilihat dari Peraturan Menteri tersebut, sudah dapat dilihat bahwa ponsel yang tidak memiliki garansi, dan bila terdapat garansi namun tidak berbahasa Indonesia, maka produk tersebut bisa dinyatakan bukanlah produk legal Indonesia, dimana dapat dikatakan bahwa produk ponsel tersebut tidak melewati proses beacukai, dimana proses pembayaran pajak produk import tidak dilakukan, sehingga produk tersebut tidak bisa diterima di pasar Indonesia.

Bila dilihat dari sisi positif dan negatif pembelian ponsel BM ini seharusnya sudah jelas bahwa kemungkinan kerugian yang didapat oleh konsumen lebih besar. Kontras dengan kenyataan tersebut, hingga saat ini penjualan ponsel secara legal tersebut masih terjadi, sejak dulu sampai sekarang, baik proses pembelian ponsel ilegal tersebut disadari secara langsung oleh konsumen ataupun tidak secara langsung. Sering pula, bagi masyarakat di wilayah yang jarang terdapat gerai resmimemilih alternatiftransaksi online yang mudah mengiming-imingi konsumen dengan harga lebih murah, dan lebih praktis bila dibandingkan pergi ke gerai resmi yang juga akan memberi biaya tambahan. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, sebagian besar pendapatan negara didapat dari bea cukai. Bila masyarakat Indonesia dibiasakan untuk acuh terhadap kegiatan jual beli ini, dan lebih memilih ego sesaat untuk produk yang belum/tidak terjamin dengan alasan harga murah, maka hal ini akan menimbulkan ketidak seimbangan pasar, dimana produk yang di jual ilegal mematok harga yang lebih rendah karena tidak membayar bea cukai, sehingga secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional.

Dari sisi bisnis, keberadaan pasar gelap akan secara langsung berdampak terhadap kurva supply dan demand.Jika ponsel-ponsel BM semakin membanjiri pasar, maka jumlah ponsel secara umum di pasar akan semakin meningkat dan berdampak terhadap harga ponsel. Ponsel resmi akan sulit bersaing dengan ponsel BM yang mematok harga lebih murah. Sebenarnya baik ponsel legal maupun ponsel ilegal sama-sama tidak dikenakan pajak impor karena pemerintah Indonesia tidak membelakukan tarif khusus bagi produk-produk tersebut. Namun, ponsel ilegal memiliki keunggulan dari segi harga karena produk-produk tersebut tidak membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen. Tak pelak hal ini akan berakibat kerugian bagi pengusaha-pengusaha penjual ponsel resmi Indonesia. Berdasarkan prinsip supply dan demand, keberadaan ponsel BM ini akan berakibat terhadap menurunnya harga ponsel resmi pula di pasaran. Tentu saja menurunkan harga menjadi pilihan logis bagi pengusaha untuk dapat bersaing di pasar. Pengusaha tidak hanya ditempatkan diposisi untuk bersaing sasamanya, namun juga harus bersaing dengan produk dari pasar gelap. 

Dari sisi investasi, kehadiran ponsel-ponsel pintar ilegal di pasar domestik Indonesia dapat merusak investasi manufaktur lokal. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2018 telah mendorong sejumlah perusahaan-perusahaan pembuat ponsel pintar untuk melakukan produksi di Indonesia dengan melakukan investasi di pabrik-pabrik dan menggunakan komponen-komponen lokal. Namun, perusahaan-perusahaan pembuat smartphone akan enggan melakukan investasi jika ponsel BM masih beredar karena akan beresiko mengalami kerugian akibat depresiasi nilai produksi, seperti pabrik dan komponen-komponen lokal lainnya.

Untuk merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia akan menggunakanInternational Mobile Equipment Identity(IMEI) sebagai upaya untuk melindungi konsumen dan pasar dari ponsel-ponsel ilegal.  Pada tanggal 18 Oktober 2019, Menteri Kominfo saat itu, Rudiantara, mengatakan bahwa kerugian akibat keberadaan ponsel ilegal merupakan pendorong utama untuk segara dikeluarkannya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Menteri Perindustrian saat itu, Airlangga Hartanto, menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menekan angka peredaran ponsel ilegal akan berdampak positif terhadap pertumbuhan industri manufaktur ponsel, komputer, dan tablet dalam negeri, merangsang pertumbuhan produksi nasional untuk kemudian mengurangi jumlah produk-produk elektronik impor. Kebijakan ini seolah menjadi strategi bagi pemerintah untuk tidak hanya menekan angka kerugian akibat peredaran ponsel ilegal, namun juga untuk mengundang investor-investor asing untuk masuk ke pasar Indonesia. 

Analisis Etika Bisnis dalam Kasus Putra Siregar

Kasus Putra Siregar adalah kasus teraktual dari pelanggaran etika bisnis di Indonesia terkait perdagangan ponsel impor ilegal. Putra Siregar merupakan pemilik dari PStore, sebuah jaringan gerai penjualan ponsel pintar dengan harga di bawah harga pasar pada umumnya. Pada bulan Juli lalu, Putra Siregar ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelundupan, penimbunan, dan penjualan barang ilegal oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Sebenarnya sejak tahun 2017 Putra Siregar telah berurusan dengan Penyidik Bea dan Cukai. Sejak tahun 2017, penyidik Bea dan Cukai telah menyita sebanyak 607 unit ponsel tak bernomor IMEI yang terdaftar di Kemenperin.

Dalam persidang pertama pada tanggal 10 Agustus 2020, Putra Siregar didakwa telah melakukan pelanggaran Pasal 103 huruf D UU No. 17 Tahun 2006 juncto UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Akibatnya, Putra Siregar terancam hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, dia juga terancam harus membayar denda paling sedikit IDR 50 juta atau paling banyak IDR 5 miliar. Sebelumnya, penyidik juga telah mengamankan kekayaan Putra Siregar berupa uang tunai senilai IDR 500 juta, rumah senilai IDR 1.15 miliar, dan rekening bank senilai IDR 50 juta sebagai jaminan pidana denda dalam rangka pemulihan uang negara. Berkaca dari data tersebut, layak untuk menyebut bahwa Putra Siregar telah melanggar etika bisnis dalam menjalankan PStore. 

Pada dasarnya pembuatan keputusan etika dalam perusahaan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena akan selalu ada ‘gray areas’ yang kemudian menciptakan dilema terhadap pengambil keputusan. Walau belum mencapai akhir putusan pengadilan, tindakan Putra Siregar untuk menyelundupkan, menimbun, dan menjual ponsel ilegal merupakan hal yang secara jelas melanggar hukum yang berlaku di Indonesia: Pasal 103 huruf D UU No. 17 Tahun 2006 dan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial, seorang pengusaha, minimal, diharapkan untuk selalu mematuhi seluruh peraturan hukum dan regulasi yang berkenaan dengan bisnisnya. Penerimaan terhadap pola operasi bisnis suatu perusahaan tidak hanya ditentukan secara internal perusahaan, tapi juga oleh berbagai lapisan stakeholder yang bersinggungan dengan perusahaan tersebut, mulai dari pelanggan, kompetitor, peraturan pemerintah, kelompok kepentingan, dan publik, serta prinsip dan nilai individu. Lebih dari itu, pengusaha juga diharapkan untuk tidak menempatkan konsumer, pegawai, klien, atau kompetitor dalam kerugian akibat pola operasi bisnis yang menyalahi peraturan. Hal tersebut adalah poin fairness and honesty dalam etika bisnis. 

Pelanggaran aspek fairness dapat dilihat pada keputusan Putra Siregar untuk menjalankan bisnis dengan ponsel ilegal telah menempatkan para pesaingnya dalam kerugian akibat kesulitan untuk bersaing dengan PStore yang mampu nyediakan ponsel pintar dengan harga jauh di bawah harga pasaran. PStore menjual ponsel iPhone 11 dikisaran harga IDR 4 juta. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran ponsel tersebut bisa mencapai harga IDR 20 juta. Tidak hanya itu, keputusan bisnis ini juga membuat Indonesia kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya diterima dari ponsel-ponsel tersebut.

Gambar 1 Perbandingan Harga iPhone Resmi dan iPhone di PStore (Sumber : Shopee Ibox Official Store, Instagram.com/ps.store.batam__ )

Proses hukum yang dihadapi oleh pemiliknya ini tak pelak menempatkan PStore dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai entitas bisnis, afirmasi masyarakat bukanlah hal yang dapat diabaikan. Hal ini tertuang dalam konsep social responsibility, dimana bisnis memiliki kewajiban untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitasnya dalam masyarakat. Kontribusi sosial perusahaan terhadap masyarakat memiliki kecenderungan positif terhadap penguatan profit perusahaan, begitu pula untuk menguatkan brand di mata publik. Konsep ini diaplikasikan oleh PStore yang dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga nama brand. Melalui akun resmi Instagram, PStore menunjukkan kegiatan PStore

Gambar 2 Kampanye PStore Peduli (Sumber: instagram.com/psstore_jakarta_)

Peduli dimana mereka membagikan makanan dan sembako terhadap masyarakat di sekitar Jakarta yang tengah terdampak pandemi. Selain sebagai bentuk bantuan kemanusiaan, tindakan PStore ini juga dapat dilihat sebagai upaya mereka untuk meminimalisir dampak negatif dari proses 

hukum yang tengah dihadapi oleh Putra Siregar terhadap bisnis mereka. 

Pada dasarnya, etika bisnis dan tanggung jawab sosial telah dibentuk oleh hukum dan peraturan yang mendorong perusahaan untuk menyesuaikan diri pada standar nilai dan perilaku masyarakat. Perilaku perusahaan yang berkesesuaian dengan etika bisnis berdampak terhadap terbangunnya kepercayaan antara perusahaan dan stakeholders yang bersinggungan dalam hubungan bisnis. Hal tersebut pula yang kemudian memvalidasi dan meningkatkan kepercayaan masing-masing pihak dalam berhubungan bisnis.

Solusi untuk Menekan Peredaran Ponsel Ilegal

Penjualan ponsel BM ini merupakan masalah yang sudah lama terjadi, dan masih berlangsung hingga saat ini, salah satu penyebabnya adalah kurang ketatnya regulasi, dan pasifnya penanggulangan dengan menggunakan teknologi yang terus berkembang. Namun tidak bisa dikatakan bahwa Indonesia tidak melakukan upaya apapun. Mengutip informasi dari Dirjen SDPPI Kemkominfo pada tahun 2019, Implementasi regulasi validasi IMEI dengan MISDN akan berlangsung dalam tiga fase.

·Fase pertama,Inisiasi ditandai dengan penandatanganan tiga peraturan menteri, yaitu: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemkominfo) serta Kementerian Perdagangan (Kemdag) dalam bentuk Peraturan Kementerian (Permen)

·Fase kedua, Persiapan Dalam fase ini pemerintah menyiapkan SIBINA (Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional) agar bisa dilakukan sinkronisasi data dengan data operator seluler. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan penyiapan pusat layanan konsumen. operator seluler serta penyiapan pusat layanan konsumen. 

·Fase ketiga, Operasional dalam bentuk eksekusi oleh operator telekomunikasi dengan melakukan pengiriman notifikasi oleh operator ke pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian perangkat. penyediaan layanan lost and stolen dan sosialisasi laniutan.

Dari penjabaran fase di atas jelas bahwa pembagian tugas dibagi tiga kementrian dimana, Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA, sekaligus prosedur verifikasi dan validasi IMEI. Sementara, Kemnetrian Kominfo meminta operator menyediakan layananlost and stolen dan system penghubung antara SIBINA dan EIR. Dan Kemendag akan membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI perangkat ke dalam SIBINA.

Dihimpun dari kanal Teknosuara.com pada tanggal 18 April 2020, maka:

1.Peraturan IMEI dibuat untuk menekan peredaran ponsel BM

2.Pemerintah mengkalim peredaran ponsel BM di Indonesia telah merugikan negara hingga IDR 2 triliun/tahun. Menkominfo Rudiantroro menyebutkan apabila peraturan tersebut telat diberlakukan, negara akan rugi sebesar IDR 5.5 milyar/hari

3.Pemerintah siapkan 2 (dua) metode untuk blokir ponsel illegal:

i.Blacklist : Pembeli ponsel mengetahui ponselnya illegal setelah dibeli dan diaktifkan. Ketika itu, ponselnya pun sudah langsung diblokir.

ii.Whitelist : Pembeli ponsel akan bisa memeriksa ponselnya legal atauu BM dengan lebih dulu memeriksa pada system yang disediakan pemerintah.

4.Pengguna ponsel BM yang telah menggunakan perangkat sebelum 18 April 2020 masih bisa digunakan.

5.Untuk mengecek nomor IMEI pada ponsel, pengguna bisa membuka situs website kemenperin yang beralamat di www.imei.kemenperin.go.id

History Realisasi Jadwal Validasi IMEI

1.Regulasi Pemerintah terkait validasi IMEI  akan dilakukan  pertama kali pada tanggal 18 April 2020

2.Dilansir melalui CNN Indonesia pada tanggal 25 Juni 2020, Kementrian Perindustrian mengatakan aturan IMEI yang berlaku sejak 18 April 2020, belum memblokir ponsel illegal secara menyeluruh. Hal ini karena hardware alat pemblokiran Central Equipment Identity Register (CEIR) baru bisa beroperasi pada tanggal 24 Agustus 2020. Plt. Direktur Elektronika dan Telematika Kemenperin, Achmad Rodiih mengatakan saat ini hardware dan software CEIR masih berada di Telkomsel sebagai anggota Asosiaso Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), asosiasi di bawah naungan Kominfo. 

“Jadwalnya 24 Agustus, bisa lebih cepat atau mundur. Diharapkan bisa berjalan efektif pengendalian pada 24 Agustus” ujar Achmad kepada CNN Indonesia.

3.Dilansir detikInet pada tanggal 15 September 2020, akhirnya pemerintah telah memutuskan aturan IMEI untuk suntik mati ponsel BM resmi berjalan pada tanggal 15 September 2020.Menurut sumber informasi yang diterima detikINET, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang melibatkan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan pihak terkait lainnya, telah sepakat.

Best Practise

Untuk menyelesaikan permasalahan penjualan ponsel BM ini, maka terdapat solusi terbaik, yaitu dengan menyuntik mati barang BM di aturan IMEI, dengan  memanfaatkan Equipment Identity Registration (EIR) dan Central Equipment Identity Register (CEIR).

1.Equipment Identity Registration (EIR)

Sebagai Referensi Pemerintah India, Srilanka dan Pakistan sudah menerapkan Kebijakan Validasi IMEI terhadap perangkat Ponsel yang tidak memiliki IMEI Legal/Palsu alias BM.dimana Solusi Aplikasi yang mesti dipasang di Operator yang akan terhubung dari EIR ke SIBINA, Aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perangkat-perangkat handset (ponsel) sehingga setiap ponsel yang berada dan beredar dapat teridentifkasi dengan jelas mana yang Ponsel yang Legal (Valid MEI) dan mana yang BM.

Cara kerja EIR merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi nomor IMEI ponsel BM. Setelah nomor IMEI terdeteksi, ia akan mengelompokkan ponsel legal dan ilegal berdasarkan nomor IMEI yang resmi terdaftar. Dengan demikian, saat ada perangkat ilegal, maka perangkat tersebut diblokir layanan telekomunikasinya.Solusi Aplikasi ini bisa sebagai alternatif  yang  ditawarkan provider Network (Huawei, Ericsson, ZTE, Siemens dsb)  yang investasinya sangat mahal tapi dengan fungsi-fungsi yang sama dengan Teknologi EIR tersebut.

2.Central Equipment Identity Register (CEIR)

CEIR ini sejatinya akan menjadi acuan untuk para operator seluler untuk memblokir ponsel-ponsel yang nomor IMEI-nya tak terdaftar alias ponsel BM. Jadi, ponsel yang nomor IMEI yang tidak terdaftar di mesin tersebut, nantinya secara otomatis tidak bisa terhubung dengan jaringan seluler dari operator yang ada di Indonesia.Selain Indonesia, negara-negara yang telah menerapkan skema whitelist adalah India, Australia,Mesir dan Turki. 

Aturan IMEI ini telah disosialisasikan pemerintah sejak 18 Oktober 2019 selama enam bulan. Pada 18 April lalu, kebijakan tersebut resmi berjalan, namun belum optimal karena sistem untuk blokir IMEI perangkat ilegal belum beroperasi.

Sebagai informasi tambahan, dilansir dari Republika.co.id, untuk pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga dapat digunakan. Pemerintah mengatakan bahwa pedagang offline maupun online bertanggungjawab terhadap HKT yang diperdagangkan. 

Bagi masyarakat yang membeli HKT secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari Free Trade Zone melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan, memenuhi kewajiban perpajakan. 

Selanjutnya, mereka dapat mendaftarkan IMEI perangkat melalui https://www.beacukai.go.id/register-imei.html atau melalui Aplikasi Mobile Beacukai yang dapat diunduh melalui Play Store. Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.

Penyampaian keluhan layanan telekomunikasi dapat menghubungi customer service (layanan call center/email/digital) operator telekomunikasi atau mengunjungi gerai layanan operator telekomunikasi. Untuk hal yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi serta hal lain diluar kewenangan operator telekomunikasi terkait dengan pengendalian IMEI dapat menghubungi Call Center Kominfo 159.

Referensi :

Tay, Daniel. 2016. “Why Indonesia’s Mobile Market is Attracting Intenational Companies and Talent.” Dalam Tech In Asia. Diakses pada 16 September 2020. https://www.techinasia.com/mobile-market-indonesia

NST Region: Indonesia Goes All Out to Battle Smartphone Black Market.” Dalam New Straits Times. Diakses pada 16 September 2020. https://www.nst.com.my/world/region/2019/10/531703/nst-region-indonesia-goes-all-out-battle-smartphone-black-market

Tao, Ai Lei. 2016. “Indonesian Internet Users Turn to Smartphones to Go Online.” Dalam ComputerWeekly.com, Diakses pada 16 September 2020. https://www.computerweekly.com/news/450288410/Indonesian-internet-users-turn-to-smartphones-to-go-online

Sharma, Parv. “Top Five Smartphone Brands in Indonesia Capture a Record 84% Share During Q3 2019.” Dalam Counterpoint. Diakses pada 16 September 2020. https://www.counterpointresearch.com/top-five-smartphone-brands-indonesia-captured-record-84-share-q3-2019/

Silviana, Cindy. 2019. “Indonesia Issues New Regulation to Block Illegal Imported Phones.” Dalam KrAsia. Diakses pada 16 September 2020. https://kr-asia.com/indonesia-issues-new-regulation-to-block-illegal-imported-phones

Murdianingsih, Dwi. 2020. “Validasi IMEI Tekan Ponsel Black Market.” Dalam Republika.co.id. Diakses pada 16 September 2020. https://republika.co.id/berita/q92rnn368/validasi-imei-tekan-ponsel-emblack-marketem

Moffatt, Mike. 2020. “The Effects of a Black Market on Supply and Demand.” Dalam ThoughtCo. Diakses pada 16 September 2020. https://www.thoughtco.com/effects-of-black-markets-using-supply-and-demand-1146967#:~:text=The%20shift%20in%20supply%20and,a%20corresponding%20drop%20in%20price.&text=Instead%2C%20there%20is%20normally%20a%20rise%20in%20price.

Silaen, Linda. 2019. “Indonesia Fighting Illegal Cellphones, Potential Get Tax Revenues US$ 198M.” Dalam The Insider Stories. Diakses pada 16 September 2020. https://theinsiderstories.com/indonesia-fighting-illegal-cellphones-potential-get-tax-revenues-us198m/

Basara, Dion. 2019. “By Next Year, Your Black Market Phone Won’t Work in Indonesia.” Dalam JakartaGlobe. Diakses pada 16 September 2020. https://jakartaglobe.id/tech/by-april-next-year-your-black-market-phone-wont-work-in-indonesia/

Putra, Erik Purnama. 2020. “Kasus Putra Siregar Berawal Pengiriman Ponsel ke Bandung.” Dalam Republika.co.id. Diakses pada 16 September 2020. https://republika.co.id/berita/qfk9hd484/kasus-putra-siregar-berawal-pengiriman-ponsel-ke-bandung

Idris, Muhammad. “Ini Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedagang Ponsel Black Market.” Dalam Kompas.com. Diakses pada 16 September 2020. https://money.kompas.com/read/2020/08/01/110157826/ini-sanksi-pidana-bagi-pelaku-pedagang-ponsel-black-market?page=all

Idris, Muhammad. “Profil Putra Siregar, Pemilik PS Store Tersangka Kasus Ponsel BM.” Dalam Kompas.com. Diakses pada 16 September 2020. https://money.kompas.com/read/2020/07/29/062524926/profil-putra-siregar-pemilik-ps-store-tersangka-kasus-ponsel-bm?page=2

Ferrel, O.C., Geoffrey A. Hirt dan Linda Ferrel. 2020. Business Foundation: A Changing World. New York. McGraw-Hil Education. hal. 41.

Fajri, Hasnil, 2019. Ponsel Black Market, Kebijakan Pemerintah dan Solusi Aplikasi pada Operator, <https://www.faktanews.id/2019/09/ponsel-black-market-kebijakan.html>,(Diakses tanggal 08 September 2020)

Manggalani, RR Ukirsari, dan Lintang Siltya Utami, 2020. 5 Hal Tentang Peraturan IMEI Yang Harus Diketahui.https://www.suara.com/tekno/2020/04/18/154143/5-hal-tentang-peraturan-imei-yang-harus-diketahui?page=all(Diakses tanggal 10 September 2020)

Patrick, Jonathan, 2020. Carut Marut Aturan IMEI Blokir Ponsel BM di Indonesia.https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200622072206-185-515865/carut-marut-aturan-imei-blokir-ponsel-bm-di-indonesia(Diakses tanggal 10 September 2020)

Haryanto, Agus Tri, 2020. “Akhirnya Aturan Imei Siap Dieksekusi Malam Ini.” Dalam Detikinet. Diakses tanggal 15 September 2020. https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5174620/akhirnya-aturan-imei-siap-dieksekusi-malam-ini?tag_from=wpm_nhl_10&_ga=2.237003008.1683024866.1600138574-1684789369.1560352163

Puspita, Ratna, 2020. “Pemerintah Mulai Berlakukan Blokir IMEI.” Dalam Republika.co.id. Diakses tanggal 17 September 2020. https://republika.co.id/berita/qgq30l428/pemerintah-mulai-berlakukan-blokir-imei.

Annur, Cindy Mutia, 2020. “Penyebab Aturan IMEI Belum Optimal Blokir Ponsel Ilegal.”Dalam Katadata. Diakses pada 17 September 2020. https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f4cdb79884d3/penyebab-aturan-imei-belum-optimal-blokir-ponsel-ilegal?utm_source=Direct&utm_medium=Tags%20Aturan%20IMEI&utm_campaign=BIG%20HL%20Slide%202.  

Kelompok : Future Presidents

(1)Hertha Yaurina 

(2)Wa Ode Virgo Gusmaniar Soleman 

(3)Alvin Yudhistira 

(4)Lasameil Chelsea 


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

Confused Confused
0
Confused
Sad Sad
0
Sad
Fun Fun
0
Fun
Genius Genius
0
Genius
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
waodevirgo

0 Comments

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format