Memanfaatkan Pandemi untuk Memecat Karyawan Tanpa Pesangon, Bagaimana Pandangan Islam?

Perusahaan dilema antara membayar pesangon karyawan, atau justru memanfaatkan situasi pandemi untuk efisiensi dan bertahan hidup. Banyak yang memilih untuk bertahan.


0
1 share

Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 telah menghajar seluruh aspek di dalam kehidupan manusia. Salah satunya yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Menurut Asian Development Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,0% dikarenakan pandemi. Pemberlakuan physical distancing dan PSBB yang membatasi mobilitas masyarakat menyebabkan efisiensi produksi dari perusahaan menurun drastis. Di sisi penjualan pun tidak jauh berbeda, karena terjadi penurunan drastis dari sisi penjualan. Menurunnya permintaan dari konsumen ini tidak main-main, karena menyebabkan 30 juta UMKM harus tutup di tengah pandemi.

Penurunan efisiensi dari sisi produksi dan penurunan penjualan memberikan efek yang sangat memberatkan perusahaan untuk bertahan. Beban dari perusahaan terus bertambah, tapi di sisi lain nyaris tidak ada aliran pendapatan. Belum lagi karyawan yang menuntut gaji untuk terus diberikan saat pandemi berlangsung untuk bertahan hidup. Demi menghindari kebangkrutan, perusahaan akhirnya melakukan pengurangan beban yang ditanggung. Salah satu caranya adalah dengan memecat karyawan yang merupakan beban gaji dari perusahaan.

Namun memecat karyawan tidak sembarang memecat. Di dalam UU No 11 Tahun 2020 Pasal 156 ayat 2 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa perusahaan wajib untuk memberikan pesangon kepada karyawan yang baru dipecat. Walaupun begitu, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, muncul kaum oportunis baru dari perusahaan yang “sakit” karena pandemi. Mereka memanfaatkan pandemi sebagai ajang mem-PHK karyawan tanpa memberikan pesangon demi efisiensi perusahaan, seperti yang dikatakan oleh ekonom indef Bhima Yudhistira, “Ada beberapa perusahaan yang memang memanfaatkan pandemi untuk PHK dan berharap pemerintah memberikan keringanan terkait UU Ketenagakerjaan,”. Tidak semua perusahaan yang melakukan hal buruk tersebut terdampak begitu besar oleh pandemi. Ada juga mereka yang memang memanfaatkan ajang pandemi ini untuk mem-PHK karyawan tanpa memberikan pesangon. Hal tersebut menunjukan bahwa etika dari pelaku usaha memainkan peran penting terhadap keputusan yang diambil masalah PHK. Pelaku usaha yang paham etika tidak akan beralih menjadi kaum oportunis tersebut yang memanfaatkan pandemi ini sebagai ajang PHK karyawan tanpa memberikan pesangon.

Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai etika para pelaku usaha yang menjadi kaum oportunis tersebut? Artikel ini akan membahas mengenai etika dari pelaku usaha dalam sudut pandang Islam.

Pandangan Islam Mengenai Kasus Ini


  • QS. Al-Hasyr Ayat 7

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa harta yang ada jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya yang dalam kasus ini adalah pengusaha untuk kepentingan pribadinya saja, melainkan juga bagi orang lain yang membutuhkan seperti para buruh atau pekerja yang di PHK dan tidak diberikan pesangon. 

  • QS. An-Nisa Ayat 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Makna lafadz Wala taqtulu anfusakum berarti bahwa dalam berniaga semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan amanah dari Allah sehingga tidak boleh saling berebut, melakukan pemborosan, dan tidak serakah merampas harta milik orang lain. Yang mana dalam kasus ini, beberapa pengusaha memanfaatkan situasi pandemi untuk memberhentikan pekerjanya tanpa pesangon yang mana pesangon tersebut merupakan hak yang seharusnya diterima oleh mereka sebagai insentif upah bekerja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keuangan perusahaan. 

Etika Bisnis dan Hubungannya dengan Islam

Etika bisnis merupakan prinsip dan standar moral yang menentukan apakah perilaku tersebut dapat diterima dalam bisnis seperti baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil. Mengakui adanya permasalahan dalam etika merupakan salah satu langkah terpenting dalam memahami etika bisnis.

Menurut Rice (1999), Al-Qur'an, Sunnah, dan Syariah memberikan pedoman etika dalam berbisnis yang bersumber dari konsep Kesatuan (tauhid), Keadilan (adalah), dan Perwalian (khilafah). Konsep ''kesatuan'' menyiratkan bahwa persamaan dan persaudaraan di antara orang-orang mengarah pada kerjasama dan kemitraan yang setara dalam transaksi bisnis. Sementara konsep ''keadilan'' menyiratkan bahwa melarang transaksi riba dan menuntut umat Muslim untuk tidak saling berbohong dan menjunjung tinggi kesepakatan dalam bisnis. Yang terakhir, konsep ''perwalian” merupakan serupa dengan ide untuk pembangunan berkelanjutan, di mana kemewahan dan konsumsi yang mencolok tidak dianjurkan. 

Etika yang diajarkan dalam Al-Quran umumnya bertumpu pada prinsip “rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain” (Q.S. Al-Hasyr/59:9) maka dalam sekian hal yang berkaitan dengan bisnis, yang dituntut adalah tidak menganiaya harta yang merupakan hak milik orang lain. 

Pandangan Mengenai Permasalahan Etika Bisnis dimana Pengusaha Dituding Memanfaatkan Pandemi untuk PHK Pekerja Tanpa Pesangon

Hukum mengenai ketenagakerjaan dalam Islam mulai ada ketika penghapusan perbudakan mulai digalakkan. Melansir dari aktual.com, terdapat empat prinsip ketenagakerjaan dalam hukum Islam. Keempat prinsip tersebut adalah kemerdekaan manusia, kemuliaan derajat manusia, keadilan dan anti diskriminasi, dan juga kelayakan upah tenaga kerja. 

Dalam kasus pemanfaatan pandemi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja ini, tentunya terdapat prinsip Hukum Islam yang dilanggar. Prinsip tersebut adalah prinsip keadilan. Pegawai yang bekerja dan telah menunaikan kewajibannya wajib mendapatkan hak yang seharusnya diperolehnya sesuai dengan kontrak. Dengan memutuskan hubungan kerja dengan pegawai, perusahaan tidak serta merta memutus rantai kewajibannya kepada pegawai, tetapi juga melanggar perjanjian dengan pegawai yang bersangkutan.


قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَناَ خَصمُهُم يَومَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُراًّ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ


“Allah Ta’ala berfirman, “Tiga jenis (manusia) yang Aku menjadi musuhnya kelak pada Hari Kiamat; Laki-laki yang memberi dengan namaKu lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan harga uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.”( Hadits riwayat Al-Bukhari, lihat Fathul Bari, 4/447.)

Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1 bahwa orang-orang yang bertindak curang, seperti halnya dalam kasus ini, akan mendapat celaka.


وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [المطففين : 1]


“Kecelakaan besarlah bagi mereka yang curang.”(Al- Muthaffifin:1)

Selain itu, tidak adil jika pekerja diberhentikan secara sepihak tanpa pekerja tersebut mengetahui mengapa dia diberhentikan. Seperti halnya konsep pemberian harga mahal (profit maximization) yang diperbolehkan jika pembeli dan penjual “sama-sama suka,” jika pegawai bisa menerima alasan mengapa mereka diberhentikan maka sah hukumnya bila perusahaan memberhentikan pegawai tersebut. Menurut ustadzah Nurhasanah, Islam tidak melarang pemutusan kerja. Asalkan alasannya jelas. Misalnya, karena pegawai tidak dapat memenuhi persyaratan perusahaan atau pun jika pegawai tidak patuh terhadap peraturan dan berimbas merugikan banyak orang di perusahaan. 

Catatan yang harus diperhatikan adalah pegawai harus mengetahui dan menerima alasan jelas mengapa dirinya diberhentikan. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, jika memang terdapat masalah dalam perusahaan maka berikanlah pengertian pada karyawannya. “Takutlah kamu pada perbuatan zalim, kalau kau pecat karena corona, mereka (karyawan) tidak akan komplain, mereka akan terima.” Jika memang tidak bisa membayar gaji karyawan dan tidak bisa menunjang kehidupan mereka lagi, maka tidak ada salahnya dikomunikasikan terlebih dahulu. Pada akhirnya, pandemi ini menuntut kita untuk lebih gigih dan mungkin menjadi lebih sabar dengan segala keadaan yang ada. 

Upaya Yang Harus Dilakukan

Menanggapi isu tersebut, ada beberapa upaya best practice perspektif islam yang dapat dilakukan oleh para pengusaha dalam menyikapi masalah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan mereka demi menyelamatkan keberlangsungan bisnis atau usahanya, upaya-upaya tersebut antara lain:

  1. Harus Memenuhi Beberapa Sebab Seorang Karyawan atau Pegawai di PHK

Beberapa sebab yang menyebabkan karyawan di-PHK adalah faktor yang menyebabkan perusahaan perlu memberhentikan karyawan atau pegawai di tengah proses bisnis yang sedang dijalankan. Faktor-faktor tersebut tersebut antara lain; tidak memenuhi masa percobaan, karyawan berperilaku buruk, pegawai ditahan oleh aparat pemerintah, karyawan sakit terus menerus yang menyebabkan kinerja menurun (pensiun dini), penutupan badan usaha atau pengurangan tenaga kerja, dan berakhirnya kontrak kerja. Tidak bisa perusahaan memecat tanpa ada alasan tetap atau sepihak.


  1. Memberitahukan Adanya Pengurangan Pegawai pada Jauh-jauh Hari

Adanya pemberitahuan mengenai rencana pengurangan jumlah karyawan atau pegawai akan memberikan persiapan bagi karyawan mengenai kemungkinan karyawan tersebut terkena PHK oleh perusahaan. Sehingga, para karyawan telah memiliki back-up plan dan bersiap menghadapi PHK.


  1. Memberikan Pesangon yang Layak

Perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan pekerjanya harus memberikan upah yang layak setidaknya sejumlah 3 bulan gaji pekerja yang bersangkutan. Hal ini bermanfaat bagi karyawan tersebut untuk ‘bertahan hidup’ sembari mencari pekerjaan yang baru. Memberikan pesangon yang layak bagi karyawan sejalan dengan prinsip kemuliaan derajat manusia dalam Islam. Dalam hadis HR. Bukhari dan Muslim berkata “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain”, berkaitan dengan hadis tersebut, pengusaha yang memberikan pesangon layak bagi karyawan yang di-PHK telah mengimplementasikan dalil yang disampaikan pada hadis tersebut.





Penulis

Farras Aulia Faizah

Milenia Mudillah

Aditra A. Purnawan

Al Viima

Saud Mustafa Hussien Abdul Mohsen

Shafira Jessenia J.



Sumber


Like it? Share with your friends!

0
1 share

What's Your Reaction?

Confused Confused
0
Confused
Sad Sad
0
Sad
Fun Fun
0
Fun
Genius Genius
0
Genius
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win

0 Comments

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format