PT Eka Surya Mandiri Si Penimbun Masker, Haram Hukumnya!

Artikel berikut membahas mengenai kasus penimbunan masker oleh PT Eka Surya Mandiri yang melanggar etika dalam berbisnis.


1
1 point
  1. 1 Penjelasan Kasus


    Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan, PT Eka Surya Mandiri (ESM) bergerak pada perdagangan eceran seperti tekstil, cat, pernis, pembungkus dari plastik, peralatan rumah tangga, peralatan penerangan dan kelengkapannya. Namun pada tanggal 4 Maret 2020, Tim Ditreskrimum Polda Kepri menemukan barang-barang yang tidak termasuk di dalam kelompok Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki PT ESM. Barang-barang tersebut antara lain Masker merk Jackson Safety, Masker merk 3M, Masker merk Drager, dan hand sanitizer merk Johnson Profesional dalam jumlah ribuan.

    “Di dalam gudang ditemukan barang bukti berupa Masker N95 merk jackson sebanyak 4800 pieces, Masker N95 merk 3M sebanyak 1080 pieces, Masker Drager sebanyak 1200 pieces dan Masker Actived Carbon Mask sebanyak 32000 pieces. Hand Sanitizer merk jhonson sebanyak 1800 botol kemasan 2 liter” pernyataan dari Kabid Humas Polda Kepri.

    Pengadaan penggerebekan gudang didasarkan karena semakin langkanya masker dan hand sanitizer pada bulan-bulan awal penyebaran Covid-19. Penimbunan tersebut dikhawatirkan dapat menambah keresahan pada warga karena kelangkaan. Saat kelangkaan protokol kesehatan terjadi, maka peralatan kesehatan yang ditimbun bisa dijual dengan harga setinggi-tingginya, sehingga penimbun bisa mendapatkan untung  yang berlipat-lipat.

  2. 2 Potensi Masalah

    Peristiwa panic buying dan penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat disaat pandemi Covid-19 menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Akibatnya, timbul kekhawatiran di masyarakat sehingga menimbulkan respon tindakan belanja secara pasif sebagai upaya untuk menyelamatkan diri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di dalam hukum permintaan dan penawaran berlaku yaitu jika permintaan tinggi dan jumlah barang yang ditawarkan sedikit, maka harga barang naik. Hukum tersebutlah yang dimanfaatkan oleh PT ESM untuk mencari keuntungan. Penimbunan masker yang dilakukan oleh PT ESM dilarang karena akan menyebabkan semakin langkanya masker dan hand sanitizer pada saat pandemi Covid-19.

  3. 3 Penilaian Kasus

    Peristiwa penimbunan masker yang dilakukan PT ESM merupakan tindakan yang tidak etis. Dilihat dari pendekatan utilitarian, penimbunan masker tersebut memiliki resiko yang lebih besar daripada keuntungan yang mereka dapatkan. Hasil penjualan dari penimbunan masker tersebut memang sangat besar namun resiko yang dihadapi adalah persebaran Covid-19 serta ancaman bagi nyawa orang banyak yang tidak bisa dibayar oleh uang sebanyak apapun. Selanjutnya berdasarkan pendekatan Right/hak, PT ESM melanggar hak positif sesama manusia yang diwajibkan untuk saling peduli dan menjaga hak dasar setiap manusia untuk tetap hidup di dunia. Selain itu PT ESM juga mengambil hak orang banyak untuk memiliki masker dikarenakan jalur distribusi yang dihentikan oleh PT ESM. Pendekatan terakhir yaitu pendekatan Justice/Hukum, PT ESM merupakan satu-satunya pihak yang diuntungkan dan dampak negatifnya diberikan ke masyarakat/konsumennya maka timbulah ketidakadilan di peristiwa ini.

  4. 4 Larangan Menimbun Barang

    Menimbun barang atau Ihtikar dalam Agama Islam adalah kegiatan membeli barang secara berlebihan dengan tujuan menimbunnya kemudian menjual dengan harga tinggi ketika banyak orang yang membutuhkan untuk menguasai pasar. Dengan kata lain penjual menzalimi pembeli dengan mempersulit untuk mendapatkan komoditas tertentu sehingga muncul kelangkaan dan meningkatkan permintaan atas komoditas tersebut. Hal itulah yang membuat hukum Ihtikar dalam Agama Islam diharamkan. Berikut dalil-dalil yang melarang Ihtikar/menimbun barang dalam Agama Islam.

    Q.S Ali-'Imran ayat 180

    وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرًا لَّهُم ۖ بَلۡ هُوَ شَرٌّ لَّهُمۡ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ

    "Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan."

    Hadits Riwayat Muslim

    Rasulullah SAW bersabda:

    عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم. قَالَ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

    Dari Ma’mar bin Abdullah; Rasulullah bersabda, “Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa.”

    Selain diharamkan menurut Agama Islam, menimbun barang juga dilarang menurut hukum perdagangan di Indonesia. Larangan tersebut diatur dalam hukum perundang-undangan berikut ini.

    • Pasal 53 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi, “pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.” 

    • Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi, “Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.”

    Kemudian para pihak yang melanggar kedua pasal tersebut dapat dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).”

  5. 5 Solusi

    Solusi Penimbun:

    Menawarkan/menjual barang yang ditimbun kepada masyarakat luas agar dapat dibeli Kembali dengan harga yang sesuai (tidak merugikan siapapun)

    Solusi Pemerintah: 

    • Membuat peraturan tegas mengenai penimbunan barang

    Negara perlu membuat aturan yang memberikan efek jera bagi pelaku penimbunan barang. Peran Negara maupun Pemerintah diperlukan mengingat penimbunan barang dapat menimbulkan masalah terhadap masyarakat luas.

    • Mendapatkan barang dari sumber lain

    Apabila ada kekurangan/kelangkaan suatu barang/komoditas, pemerintah/negara seharusnya menyediakan barang dari sumber lain sehingga harga barang tersebut dapat terkendali dan tidak merugikan siapapun.

  6. 6 Kesimpulan

    Pada 4 Maret 2020, Tim Ditreskrimum Polda Kepri menemukan barang-barang yang tidak termasuk di dalam kelompok Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki PT. ESM. Barang-barang tersebut antara lain Masker merk Jackson Safety, Masker merk 3M, Masker merk Drager, dan hand sanitizer merk Johnson Profesional dalam jumlah ribuan.

    Potensi Masalah Peristiwa panic buying dan penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat disaat pandemi Covid-19 menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di dalam hukum permintaan dan penawaran berlaku yaitu jika permintaan tinggi dan jumlah barang yang ditawarkan sedikit, maka harga barang naik. Penilaian penimbunan Peristiwa penimbunan masker yang dilakukan PT. ESM merupakan tindakan yang tidak etis.

    Dilihat dari pendekatan utilitarian, penimbunan masker tersebut memiliki resiko yang lebih besar daripada keuntungan yang mereka dapatkan. Hasil penjualan dari penimbunan masker tersebut memang sangat besar namun resiko yang dihadapi adalah persebaran COVID-19 serta ancaman bagi nyawa orang banyak yang tidak bisa dibayar oleh uang sebanyak apapun. Selain itu PT. ESM juga mengambil hak orang banyak untuk memiliki masker dikarenakan jalur distribusi yang dihentikan oleh PT. ESM. Pendekatan terakhir yaitu pendekatan Justice/Hukum, PT. ESM merupakan satu-satunya pihak yang diuntungkan dan dampak negatifnya diberikan ke masyarakat/konsumennya maka timbulah ketidakadilan di peristiwa ini.

Referensi

Penulis

  • Alfina Fara D.
  • Fathan Muhammad
  • Ummu Inayah M.
  • Indra Bagus K.
  • Roro Ayu Kusumadevi
  • Wina Pratita

Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

Confused Confused
0
Confused
Sad Sad
0
Sad
Fun Fun
0
Fun
Genius Genius
0
Genius
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
Indrabagusk

0 Comments

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format